Ke Wapres JK, MK Minta Kewenangan Tangani Larangan Penggunaan Jilbab

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat meminta lembaganya diberikan kewenangan lebih. Arief meminta Mahkamah bisa menyidangkan constitutional complaint atau komplain konstitusi untuk melindungi warga negara dari kasus pelanggaran hak asasi manusia.

    "Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia contohnya larangan penggunaan jilbab di institusi tertentu," kata Arief di depan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden dalam perayaan ulang tahun Mahkamah Konstitusi, Sabtu, 15 Agustus 2015.

    Menurut Arief, dengan diberikannya kewenangan penuh, kasus pelanggaran hak konstitusional warga negara bisa diatasi melalui mekanisme pengadilan. Termasuk pelanggaran hak asasi manusia masa lalu.

    "Perlindungan hak asas manusia sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945," ucap Arief, "Untuk itu, adanya kewenangan baru, yaitu mengadili komplain konstitusional terhadap warga negara, bisa menjadi sebuah metode baru."

    Arief berharap, pada ulang tahunnya yang ke-12, Mahkamah diberikan kewenangan lebih dan tak hanya menyidangkan uji materi undang-undang terhadap UUD 45. "Mahkamah Konstitusi di negara lain sudah diberikan kewenangan untuk mengadili komplain hak warga negara, Indonesia juga harus bisa."

    REZA ADITYA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.