Pidato Kenegaraan, AJI: Jokowi Mau Kambing Hitamkan Media  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan hormat saat melantik sembilan anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia periode 2015-2019 di Istana Merdeka, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 6 Agustus 2015. Presiden Joko Widodo  (Jokowi) melantik 9 anggota Komisi Kejaksaan periode 2015-2019 dari unsur masyarakat dan pemerintah di Istana Negara. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo memberikan hormat saat melantik sembilan anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia periode 2015-2019 di Istana Merdeka, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 6 Agustus 2015. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 9 anggota Komisi Kejaksaan periode 2015-2019 dari unsur masyarakat dan pemerintah di Istana Negara. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Suwarjono mengatakan salah satu pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 14 Agustus 2015, memberikan sinyal akan membelenggu kebebasan pers. ”Meski tidak eksplisit, Jokowi mengesankan semua media, termasuk yang sungguh-sungguh bekerja melayani publik, sebagai kambing hitam,” ucap Suwarjono dalam keterangan pers yang diterima Tempo, Sabtu, 15 Agustus 2015.

    Sebelumnya, dalam pidatonya, Jokowi menyatakan saat ini semua orang merasa bebas dalam berperilaku dan menyuarakan kepentingannya. “Keadaan ini menjadi semakin kurang produktif ketika media juga hanya mengejar rating dibanding memandu publik untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan dan budaya kerja produktif,” ujar Jokowi.

    Suwarjono menilai Jokowi bersikap hipokrit dengan pernyataannya itu. Sebab, sehari sebelumnya, Jokowi menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Utama kepada Surya Paloh, pemilik stasiun televisi Metro TV. Padahal, pada 2014, AJI mengumumkan, Penanggung Jawab Redaksi Metro TV sebagai musuh kebebasan pers. “Menurut AJI, pemilihan Surya Paloh menjadi preseden buruk atas sikap negara terhadap kebebasan pers dan independensi ruang redaksi di Indonesia,” tuturnya. Paloh, kata Suwarjono, turut mewarnai wajah buram keberpihakan media saat pemilihan umum 2014.

    Menurut Ketua Bidang Advokasi AJI Iman D. Nugroho, ancaman pidana terhadap kebebasan berpendapat--seberapa pun besarnya--tetap merupakan ancaman terhadap kebebasan berpendapat. Ia mengatakan, di negara demokratis, perbedaan pendapat yang disampaikan media massa merupakan hal biasa. Iman berharap Jokowi tidak membuat kebijakan yang akan menjadi senjata baru bagi aparat penegak hukum untuk menjerat rakyatnya yang kritis.

    MITRA TARIGAN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.