Teroris Surakarta Bidik Kantor Polisi pada 17 Agustus  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga mengamati petugas kepolisian yang berjaga dan menggeledah warung ponsel milik terduga teroris di Sangkrah, Surakarta, Jawa Tengah, 13 Agustus 2015. TEMPO/Bram Selo Agung

    Warga mengamati petugas kepolisian yang berjaga dan menggeledah warung ponsel milik terduga teroris di Sangkrah, Surakarta, Jawa Tengah, 13 Agustus 2015. TEMPO/Bram Selo Agung

    TEMPO.CO, Surakarta - Detasemen Khusus 88 Antiteror menangkap tiga tersangka teroris dalam operasi penindakan di Surakarta. Para tersangka diringkus sebelum melaksanakan aksinya.

    Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal Noer Ali menyebut para tersangka sudah membuat perencanaan yang cukup matang. "Syukurlah aksi yang meresahkan masyarakat itu bisa dicegah," kata Noer di Kepolisian Reskor Kota Surakarta, Jumat, 14 Agustus 2015.

    Menurut Noer, kelompok tersebut berencana menyerang sejumlah target. "Kantor polisi serta tempat ibadah, khususnya Nasrani dan Konghuchu," kata dia. Noer mengatakan serangan itu rencananya bakal dilancarkan tepat pada 17 Agustus.

    Selain menangkap tiga orang, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang terkait dengan rencana aksi teror. "Barang bukti ditemukan dalam penggeledahan yang dilakukan di empat tempat," kata Noer.

    Barang-barang yang disita itu berupa bahan-bahan pembuat bom, rangkaian elektronik, hingga lembaran kertas berisi tutorial pembuatan bom. Selain itu ada juga dua sepeda motor yang ikut disita oleh polisi.

    Polisi juga menyita atribut ISIS berupa kaus dan bendera. Atribut tersebut ditemukan di sebuah kios pulsa.

    Penggeledahan tersebut bermula dari penangkapan sejumlah terduga teroris beberapa jam sebelumnya. Mereka adalah Sugiyanto, Yuskarman, dan Ibad. Tidak ada perlawanan dalam penangkapan ataupun penggeledahan tersebut.

    AHMAD RAFIQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.