Fahri Hamzah Soal Pidato Jokowi: Ini Belum Pernah Terjadi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Fahri Hamzah. TEMPO/Imam Sukamto

    Fahri Hamzah. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga pidato secara berturut-turut. Ini tidak biasa dilakukan oleh presiden sebelumnya. Pidato Jokowi ini untuk tiga sidang tahunan Musyawarah Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

    Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan kesempatan ini pertama kali terjadi sepanjang sejarah kepresidenan. "Satu momen yang belum pernah terjadi, Presiden menyampaikan tiga pidato penting di DPR,” kata Fahri lewat video streaming yang diunggah di media sosial Periscope sebelum Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2015.

    Baca juga:

    Nih, Alasan Aurel Hermansyah Dicap Anak Durhaka oleh Haters  

    Mau Tahu Sikap Pacar yang Sebenarnya? Coba Lakukan Ini

    Pada sidang pertama, Jokowi menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Jokowi meminta seluruh lembaga negara menjaga kekompakan untuk memperkuat sistem lembaga presidensial.

    "Melalui forum ini terbuka ruang bagi saya untuk mengajak lembaga negara membangun kekompakan untuk memperkuat sistem lembaga presidensial," kata Jokowi dalam pidatonya. Ia juga menyinggung kinerja MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pengawas Pemilu.

    Pada sidang kedua, Jokowi berpidato dalam rangka hari ulang tahun ke-70 kemerdekaan RI. Jokowi membahas indeks demokrasi Indonesia yang meningkat tahun ini, yaitu dari 63,72 menjadi 73,04.

    Jokowi juga mengungkapkan kondisi ekonomi dalam negeri, seperti ketidakstabilan harga pangan, illegal fishing, dan gizi buruk. Jokowi  mendorong seluruh lembaga melakukan pembangunan infrastruktur.

    Pada sidang terakhir, Jokowi menyampaikan pidato pengantar pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Kemudian dokumen tersebut akan diserahkan Jokowi ke DPR dan DPD untuk dibahas bersama pemerintah di awal masa sidang Dewan.

    "Ini yang lebih konkret. Kita memiliki proyeksi dan prediksi tentang apa yang ingin dicapai dengan APBN yang direncanakan untuk 2016 nanti,” kata Fahri.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.