Rekam Jejak 6 Menteri Tak Diteliti, Kalla: KPK Itu Tak Jelas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla memberikan keterangan kepada awak media seusai membuka acara kongres Diaspora ke-3, di Jakarta, 12 Agustus 2015. Dalam kongres tersebut Diaspora mendorong pemerintah untuk merevisi Undang-undang Kewarganegaraan yang berlaku, agar memungkinkan adanya kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla memberikan keterangan kepada awak media seusai membuka acara kongres Diaspora ke-3, di Jakarta, 12 Agustus 2015. Dalam kongres tersebut Diaspora mendorong pemerintah untuk merevisi Undang-undang Kewarganegaraan yang berlaku, agar memungkinkan adanya kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan sengaja tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menelusuri rekam jejak enam menteri yang baru dilantik. Berbeda dengan penyusunan menteri pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Komisi antirasuah diminta menelusuri rekam jejak calon menteri Kabinet Kerja.

    Ini alasan Kalla, "Kan kami belajar dari yang dulu. Kadang juga respons KPK itu tak jelas," ujar Kalla, di kantornya, Kamis, 13 Agustus 2015. "Merah, kuning, kami tidak tahu apa itu alasannya."

    Saat menggodok susunan Kabinet Kerja tak lama setelah dilantik, Presiden Joko Widodo memberikan nama-nama calon menteri kepada KPK untuk ditelusuri rekam jejaknya. KPK saat itu memberikan label berwarna merah dan kuning bagi para calon menteri yang dianggap bermasalah dan mempunyai rekam jejak buruk.

    Kalla menilai pemberian label itu tak jelas. KPK dinilai hanya memberikan label tanpa fakta yang konkret. "Ya, dulu juga tidak jelas apa artinya itu merah-kuning. Tidak ada bukti-buktinya juga dan banyak  yang kemudian ternyata tidak punya dasar yang baik," katanya.

    Presiden Joko Widodo telah melantik enam menteri baru. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 79/P/2015 tentang penggantian beberapa menteri, para menteri itu adalah:

    1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Darmin Nasution (menggantikan Sofyan Djalil).
    2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: Rizal Ramli (menggantikan Indroyono Susilo).
    3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Luhut Binsar Panjaitan (mengganti Tedjo Edhy Purdijatno). Luhut juga merangkap sebagai Kepala Kantor Staf Presiden.
    4. Menteri Perdagangan: Thomas Lembong (menggantikan Rachmat Gobel). 
    5. Kepala Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Sofyan Djalil (menggantikan Andrinof Chaniago).
    6. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung (menggantikan Andi Widjajanto).

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.