Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PNG Minta Bendera Merah Putih Diturunkan, Ini Respons Papua  

image-gnews
Tentara berjaga dan memeriksa pelintas batas di perbatasan Indonesia - Papua Nugini, 26 Juli 2015. Sebuah alat pemantau baru yang dapat berputar 360 derajat, telah terpasang beberapa minggu sebelum Lebaran. TEMPO/Maria Rita Hasugian
Tentara berjaga dan memeriksa pelintas batas di perbatasan Indonesia - Papua Nugini, 26 Juli 2015. Sebuah alat pemantau baru yang dapat berputar 360 derajat, telah terpasang beberapa minggu sebelum Lebaran. TEMPO/Maria Rita Hasugian
Iklan

TEMPO.CO, Jayapura - Sebanyak 14 anggota tentara Papua Nugini yang berseragam loreng dan bersenjata meminta warga Indonesia yang bermukim di Yakyu, Kampung Rawa Biru, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua, menurunkan bendera Merah Putih yang sedang dikibarkan.

"Alasannya, pemukiman di kampung itu dianggap masuk di wilayah negara Papua Nugini. Ini laporan yang saya terima dari ketua RT setempat yang diminta dan diperintahkan untuk menurunkan bendera. Para warga kami di daerah itu dan aparat mereka ternyata tidak tahu batas-batas wilayah dua negara," kata Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua Suzana Wanggai, Kamis, 13 Agustus 2015.

Menurut Suzana, pemukiman Yakyu jelas masuk di wilayah Indonesia, yakni di Kabupaten Merauke. Warga yang menghuni kampung dan pemukiman itu kebanyakan berasal dari Suku Kanum bermarga Maywa. Mereka pernah eksodus tahun 80-90-an ke Kampung Weyam, Papua Nugini. Pemukiman itu dihuni 19 kepala keluarga atau 74 jiwa sejak 22 Juni 2011. "Mereka juga sudah memiliki KTP dari Pemerintah Kabupaten Merauke sejak bulan lalu,” katanya.

Suzana berpendapat peran diplomasi sangat diperlukan untuk mengatasi hal-hal seperti ini di wilayah perbatasan. Salah satunya akan dibawa ke forum dua negara dan dibahas bersama-sama. “Sebab, kedua negara nantinya akan melakukan investigasi bersama, lalu bisa juga melakukan pengukuran kembali terhadap batas-batas wilayah di dua negara itu. Join visit, join sosialisasi, join verifikasi dan lainnya perlu dilakukan mengatasi hal seperti ini,” ia menjelaskan.

Walau ada kejadian seperti ini, kata Suzana, situasi di perbatasan Papua dengan Papua Nugini pada umumnya lebih kondusif. "Jika terjadi masalah masih bisa dilakukan dengan dialog. Situasi ini mungkin agak sedikit berbeda dengan wilayah perbatasan lain di Indonesia, misalnya dengan Malaysia," tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Assintel Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Arm Syafei Kasno membenarkan peristiwa itu. "Tentara Papua Nugini mengklaim karena daerah itu netral, maka harus dikibarkan dua bendera dari dua negara, yakni bendera Indonesia dan bendera Papua Nugini," katanya kepada wartawan saat ditemui di sela-sela kegiatan Loma Kuliner Nusantara dan Fashion Show di Makodam XVII Cenderawasih, Kota Jayapura, Kamis, 13 Agustus 2015.

Menurut Kasno, sebenarnya wilayah itu adalah milik Indonesia. Tapi karena ada beberapa warganya yang berasal dari Papua Nugini, maka tentara Papua Nugini minta bendera Indonesia diturunkan. Jika ingin dikibarkan pun harus bersamaan dengan bendera Papua Nugini. "Saat ini ada penempatan sepuluh orang di dalam Pos Yakyu untuk menghindari terjadinya penurunan bendera Merah Putih kembali," ujarnya

Sebenarnya, kata Kasno, ada sebanyak tujuh kampung yang berada atau terletak persis di wilayah di perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini. "Wilayah-wilayah ini masih mengalami perdebatan soal status kewarganegaraan bagi penduduknya. Tujuh kampung itu adalah Yakyu, Detto, Diggo, Bankin, Kugo, Mutimangge, dan Lama yang terletak di Distrik Waropoko," ia menjelaskan. 

CUNDING LEVI 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Finlandia Uji Coba Paspor Digital ke Inggris, Pertama Kali di Dunia

5 September 2023

Ilustrasi paspor. shutterstock.com
Finlandia Uji Coba Paspor Digital ke Inggris, Pertama Kali di Dunia

Uji coba paspor digital diberlakukan ke beberapa kota di Inggris, yakni London, Edinburgh, atau Manchester. Diusulkan untuk negara-negara Uni Eropa.


Refleksi BNPP di 2022: Pemerataan Pembangunan Perbatasan Negara

28 Desember 2022

Refleksi BNPP di 2022: Pemerataan Pembangunan Perbatasan Negara

Pembangunan telah dijalankan di berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, kelistrikan, hingga kualitas lingkungan.


BNPP Gelar Rakordal Konsolidasi Pengelolaan Perbatasan Negara

5 Agustus 2022

BNPP Gelar Rakordal Konsolidasi Pengelolaan Perbatasan Negara

Presiden mengamanatkan untuk mengambil langkah-langkah kongkret dalam pengelolaan perbatasan negara.


Kuliah Tak Tepat Waktu, 142 Mahasiswa Asal Papua di Luar Negeri Dipulangkan

17 April 2022

14 mahasiswa baru dari Indonesia asal Papua tiba di Rusia atas beasiswa dari pemerintah Rusia. Sumber: dokumen KBRI Moskow, Rusia.
Kuliah Tak Tepat Waktu, 142 Mahasiswa Asal Papua di Luar Negeri Dipulangkan

Pemerintah Provinsi Papua akan memulangkan 142 mahasiswanya yang kuliah di luar negeri karena tidak menyelesaikan studi tepat waktu.


Bappeda Papua Sebut Pemkot Akan Dapat Jatah Dana Otsus Lebih Besar

12 Desember 2021

RUU Perubahan Tentang Otsus Papua Disahkan Jadi UU, Mendagri: Wujud Komitmen Pemerintah Sejahterakan Masyarakat Papua
Bappeda Papua Sebut Pemkot Akan Dapat Jatah Dana Otsus Lebih Besar

Pemkab dan Pemkot di Papua akan mendapatkan kewenangan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) lebih besar dari Pemprov.


Mahfud Md Minta Pemerintah Daerah Waspadai Kriminalitas di Kawasan Perbatasan

12 September 2021

Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan kerja pada Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Mahfud Md Minta Pemerintah Daerah Waspadai Kriminalitas di Kawasan Perbatasan

Mahfud Md meminta pemerintah daerah untuk mewaspadai tindakan kriminal di pos lintas batas negara (PLBN).


BPKN Ungkap Pintu Masuk Produk Impor Terbuka Lebar di Daerah Ini

9 Juni 2021

Diskusi Publik Perlindungan Konsumen dengan tema
BPKN Ungkap Pintu Masuk Produk Impor Terbuka Lebar di Daerah Ini

BPKN menyatakan pintu masuk produk luar negeri (impor) ke Provinsi Kepri sangat terbuka lebar


KPK-Fitra Sepakat Tingkatkan Pengawasan Anggaran Di Papua

20 Mei 2021

Dialog Otonomi Daerah bertajuk
KPK-Fitra Sepakat Tingkatkan Pengawasan Anggaran Di Papua

KPK dan Seknas Fitra memberikan sejumlah rekomendasi yang harus dijalankan oleh Pemprov Papua dan Pemprov Papua Barat.


Petani Belgia Tidak Sengaja Pindahkan Patok Perbatasan Negara dengan Prancis

6 Mei 2021

Patok perbatasan kuno di Belgia-Prancis.[CBS News]
Petani Belgia Tidak Sengaja Pindahkan Patok Perbatasan Negara dengan Prancis

Seorang petani Belgia memindahkan batu patok perbatasan berusia 200 tahun sejauh 2 meter ke wilayah Prancis dan memperluas luas wilayah Belgia.


Cegah Penyebaran Covid-19, NTT Tutup Pos Perbatasan Negara

21 April 2020

Ilustrasi virus corona atau Covid-19. REUTERS
Cegah Penyebaran Covid-19, NTT Tutup Pos Perbatasan Negara

Menangkal Covid-19, NTT tutup perbatasan negara untuk perlintasan orang, tapi tidak untuk lalu lintas angkutan logistik.