Menteri Imam: Pengaturan Skor di Sepak Bola Harus Dihentikan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. TEMPODhemas Reviyanto Atmodjo

    Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. TEMPODhemas Reviyanto Atmodjo

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan berjudi itu dilarang, apalagi berjudi bola, karena itu yang merusak sepak bola Indonesia selama ini. "Bahwa sebagian orang meyakini itu sebagai cara untuk membuang sial, itu pilihan masing-masing, Tapi, jangan pernah masuk dan mengatur skor di lapangan," kata Imam dalam seminar dan diskusi nasional Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (UI), di Balairung UI, Kamis, 13 Agustus 2015.

    Imam mengatakan pengaturan skor memang hal yang sudah terjadi dalam pertandingan sepak bola dan harus dihentikan. Yang terpenting dalam suatu pertandingan adalah membawa semangat sportivitas, baik bagi pemain, sponsor, maupun operator.

    Adanya pengaturan skor pertandingan ini, menurut dia, membikin kancah sepak bola Indonesia kian tidak terarah. Bahkan anaknya sempat bertanya kepada Imam mengenai pengaturan skor sepak bola. "Saya bilang ke anak saya, pengaturan skor bukan hanya di Indonesia. Di mana-mana ada," ujarnya.

    Imam  menuturkan olahraga merupakan pemersatu semua elemen. Soalnya, olahraga dibangun dari fondasi pertandingan yang adil. Jadi, tidak boleh menodai sepak bola dengan perjudian pengaturan skor. "Setelah ditelurusi, ternyata siapa yang menang sudah diketahui. Semuanya ada deal-nya," ucapnya.

    Ia menjelaskan, dari hasil investigasinya, perjudian sepak bola diawasi  oleh seseorang. Imam mengaku sudah mengantongi siapa nama orangnya. "Tapi saya tidak bisa sebutkan di sini," ujarnya.

    IMAM HAMDI

    VIDEO TERKAIT:


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.