Jadi Menko, Berapa Kekayaan Darmin Nasution

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kiri-kanan: Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Jalil, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong saat diambil sumpah oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 12 Agustus 2015. Tempo/Aditia Noviansyah

    Kiri-kanan: Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Jalil, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong saat diambil sumpah oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 12 Agustus 2015. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Darmin Nasution baru saja dilantik menjadi Menteri Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2009-2013. 

    Lalu, berapa kekayaan pria 66 tahun itu? Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada situs Komisi Pemberantasan Korupsi, Darmin memiliki harta Rp 30,17 miliar.

    LHKPN Darmin dilaporkan pada 24 Mei 2013, setelah dia melepas jabatan sebagai Gubernur BI. Dalam laporan tersebut, ia memiliki harta tidak bergerak, yaitu tanah dan bangunan, senilai Rp 17 miliar. Di antaranya, tanah dan bangunan di Bekasi senilai Rp 1,7 miliar serta tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp 3,9 miliar.

    Ada pula harta bergerak, yaitu sejumlah mobil. Salah satunya Toyota Alphard yang laku Rp 700 juta.

    Harta Darmin ini meningkat cukup pesat dibandingkan saat ia melaporkan hartanya pada 2010. Saat itu, ia memiliki harta senilai Rp 21,8 miliar.

    Lulusan Universitas Indonesia ini merupakan salah satu pejabat negara yang taat melaporkan hartanya, dibandingkan dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang terakhir kali melaporkan hartanya ke KPK pada 2002. Padahal Pramono telah menjabat sebagai anggota DPR tiga periode berturut-turut.

    INDRI MAULIDAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.