Kalla Minta Penegak Hukum Tidak Cari-cari Kesalahan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla memberikan keterangan kepada awak media seusai membuka acara kongres Diaspora ke-3, di Jakarta, 12 Agustus 2015. Dalam kongres tersebut Diaspora mendorong pemerintah untuk merevisi Undang-undang Kewarganegaraan yang berlaku, agar memungkinkan adanya kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla memberikan keterangan kepada awak media seusai membuka acara kongres Diaspora ke-3, di Jakarta, 12 Agustus 2015. Dalam kongres tersebut Diaspora mendorong pemerintah untuk merevisi Undang-undang Kewarganegaraan yang berlaku, agar memungkinkan adanya kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta aparat penegak hukum tidak selalu mencari-cari kesalahan dalam  kebijakan pemerintah. "Jangan mengadili kebijakan pemerintah, seperti kasus perdata diubah menjadi kasus pidana," kata Kalla, dalam Apel Kepala Satuan Wilayah, di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Rabu, 12 Agustus 2015. Pernyataan Kalla itu disampaikan kembali oleh juru bicara Markas Besar Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Anton Charliyan.

    Anton mencontohkan, bila seorang pejabat menandatangani sebuah kontrak, tapi belakangan kontrak itu bermasalah, si pejabat umumnya bisa terjerat menjadi tersangka. Padahal bisa saja yang melakukan korupsi adalah bawahannya. Untuk kasus-kasus semacam itu, Kalla meminta polisi piawai menganalisis duduk perkaranya.

    Selain itu, kata Anton, Wakil Presiden meminta para penegak hukum tidak usah takut dituduh korupsi. "Jangan sampai dituduh korupsi itu menimbulkan ketakutan, karena ketakutan lebih berbahaya dibanding korupsi itu sendiri," kata Anton, mengulang pernyataan Kalla.

    Kalla menegaskan, sebagai pemimpin, para penegak hukum harus bisa mengambil keputusan yang baik. "Kalau takut dituduh korupsi dan leader takut ambil keputusan, negara akan mati," katanya.

    MITRA TARIGAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.