Rano Karno Dilantik Jokowi, Atut Malah Sakit Batuk  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno usai mengikuti sidang sengketa Pemilukada Banten di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada 2011.  TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno usai mengikuti sidang sengketa Pemilukada Banten di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada 2011. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Tangerang - Presiden Joko Widodo melantik Rano Karno sebagai Gubernur Banten. Wakil gubernur yang ngetop sebagai aktor pemeran serial Si Doel Anak Sekolahan itu akan menggantikan Gubernur Banten Atut Chosiyah memimpin Banten hingga 2017 karena Atut tersandung kasus korupsi.

    Soal pelantikan Rano, menurut Kepala LP Wanita Cipriana Murbihastuti kepada Tempo hari ini, kemungkinan besar yang bersangkutan sudah tahu. “Tentunya sudah tahu (pelantikan). Pekan lalu Sekretaris Daerah Provinsi Banten datang ke LP untuk memberikan surat pemberhentian ke Bu Atut,” kata Murbihastuti.

    Atut sendiri belum bisa dikonfirmasi. Tempo yang mencoba mendatangi LP tidak menemukan kakak kandung Chaeri Wardhana, terpidana suap yang merupakan suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu. Di antara ratusan warga binaan yang sedang bersuka cita menyambut perayaan Hari Kemerdekaan RI dengan berbagai lomba di aula, Atut tak kelihatan batang hidungnya.

    “Bu Atut sedang tidak enak badan beberapa hari terakhir ini. Sakit batuk mungkin karena cuaca panas. Tapi sudah berobat, cukup di klinik saja,” kata Murbihastuti.

    Atut resmi diberhentikan sebagai Gubernur Banten melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 63/P Tahun 2015 melalui pengumuman dalam paripurna DPRD Provinsi Banten. Wanita berkulit putih bersih itu divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman penjara 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan karena dianggap bersalah memberikan suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sebesar Rp 1 miliar. Saat proses banding, Mahkamah Agung malah memperberat hukuman Atut menjadi 7 tahun penjara.

    AYUCIPTA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.