TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan Pemerintah Kota Bandung memerlukan duit sebesar Rp 85 triliun untuk membangun segala macam infrastruktur agar Kota Bandung lebih modern.
"Kita sudah bikin daftar proyek-proyek yang dibutuhkan untuk membuat Bandung Juara. Jumlahnya hampir Rp 85 triliun," kata Ridwan Kamil di Bandung, Selasa, 11 Agustus 2015.
Simak: Ahok Curhat: Di Balik Ketenaran Ada Kepedihan
Namun demikian, mimpi mewujudkan Bandung Juara tersebut dirasa tidak mungkin jika hanya mengandalkan APBD. Untuk itu, Ridwan Kamil bernafsu mengadopsi sistem public private partnership (PPP) yang telah diterapkan Inggris.
Ridwan Kamil, yang akrab disapa Emil, menjelaskan PPP memberikan keuntungan berupa percepatan pembangunan infrastruktur tanpa harus memikirkan kondisi keuangan sebuah kota saat ini. Pihak swasta akan membangun segala macam infrastruktur yang dibutuhkan dan pihak pemerintah kota tinggal membayar dengan cara mencicil dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Evan Dimas ke Spanyol, Begini Perjuangan yang Harus Ditembus
"Kalau tidak ada halangan dan ada restu dari pemerintah pusat, awal tahun depan sudah bergulir bahwa Kota Bandung akan membangun banyak hal melalui uang dari pihak swasta. Kita cicil ke pihak swasta 25 sampai 30 tahun," tutur Ridwan Kamil.
Sebenarnya Pemkot Bandung sudah melakukan uji coba penerapan sistem PPP tersebut. Salah satu contohnya, kata Ridwan Kamil, adalah pengadaan mesin parkir.
Simak: Hayriantira XL Tewas: Polisi Penasaran,Andi Dites Kebohongan
"Contohnya sudah ada, cuma tidak dimasifkan karena kita sangka tidak bisa dengan mekanisme itu. Selama ini PPP disangkanya hanya untuk yang ada income-nya. Kita wacanakan yang tidak ada income juga dibangun swasta," ujar Ridwan Kamil.
Beberapa proyek yang akan menggunakan PPP di antaranya adalah gorong-gorong seluruh Kota Bandung, pengaspalan, pemasangan penerangan jalan umum (PJU), pembangunan 150 puskesmas baru, membuat sekolah di Bandung naik tiga sampai empat tingkat dengan standar internasional, menambah jumlah rumah sakit, monorel, dan cable car.
Baca pula: Presiden PKS Shohibul Iman Mau Rombak DPR, Nasib Fahri?
Selain akan mencoba sistem PPP tahun depan, Ridwan Kamil berencana untuk mengampanyekan pemanfaatan sistem PPP tersebut ke kota-kota kabupaten lainnya di seluruh Indonesia. Upaya tersebut supaya pemerintah pusat bisa membuat payung hukum agar PPP tidak menjadi batu sandungan kota-kota yang memanfaatkannya.
"Kota Bandung punya kelebihan perda multiyears yang menjamin bayar cicilan tidak akan menunggak siapa pun wali kotanya. Cicilan dilindungi," ujar Ridwan Kamil.
"Awal Oktober kita akan adakan konferensi (PPP) internasionalnya di Kota Bandung. Ahli-ahli PPP dari Inggris, Amerika, akan kita undang. Semoga hasilnya ada payung hukum, sehingga kita bisa bergerak," ucap Ridwan Kamil.
PUTRA PRIMA PERDANA