Presiden PKS Shohibul Iman Mau Rombak DPR, Nasib Fahri?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Fahri Hamzah. TEMPO/Imam Sukamto

    Fahri Hamzah. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Shohibul Iman mengisyaratkan akan mengocok ulang sejumlah nama kader PKS yang mengisi posisi penting di Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk susunan fraksi dan pimpinan Dewan. "Dalam organisasi biasa perombakan itu, karena yang penting adalah soliditas," kata Iman di kantornya, Selasa, 11 Agustus 2015.

    Baca: Ahok: Pendapatan DKI Raib Rp 1 Triliun, Siapa Untung?

    Dalam musyawarah nasional pada Oktober mendatang, kata Iman, partainya juga akan membicarakan perombakan kader di posisi strategis. Namun, perombakan bukan berarti menghapuskan segala kebijakan yang pernah diambil pemimpin sebelumnya. "Dalam beroganisasi, semua harus berjalan sesuai aturan," ujar Sohibul. "Asalkan orangnya mau berubah, maka kami wajib mensolidkan struktur."

    "Saya menyatakan PKS tidak menganut cut off; berganti kepemimpinan, maka putus programnya. Yang penting adalah kontinuitas," kata dia. Saat ini, kader PKS yang mengisi beberapa jabatan penting adalah Wakil Ketua PKS Fahri Hamzah dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

    Simak: Ahok Curhat: Di Balik Ketenaran Ada Kepedihan

    Munas PKS rencananya akan diselenggarakan pada Oktober mendatang. Dalam munas itu, PKS akan memutuskan sikapnya dalam beberapa isu penting. Namun, ia memastikan PKS tetap berada dalam koalisi oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo atau yang lebih dengan Koalisi Merah Putih.

    Sebelumnya, Sohibul Iman ditunjuk sebagai presiden partai berlambang bulan sabit kembar itu dalam musyawarah Majelis Syura di Bandung, 9-10 Agustus 2015. Ia dipilih oleh tiga pimpinan Majelis Syura terpilih yaitu Salim Segaf, Hidayat Nur Wahid, dan Hilmi Aminuddin.

    Baca Juga: Evan Dimas ke Spanyol, Begini Perjuangan yang Harus Ditembus

    Musyawarah tersebut juga menunjuk sejumlah nama untuk mengisi posisi penting lainnya. Yaitu Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Suharna Surapranata, Ketua Dewan Syariah Pusat Surahman Hidayat, Sekretaris Jenderal Taufik Ridlo, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, dan Sekretaris Majelis Syura Untung Wahono.

    INDRI MAULIDAR

    Berita Menarik
    Ahok 'Kepala Preman' Baru, Ini Nasib Anggota FBR
    Ini 3 Bukti Kuat Andi Rancang Skenario Habisi Hayriantira XL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.