Hampir 18 Ribu Hektare Sawah di Malang Mengering

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.CO , Malang - Produktivitas pertanian Kabupaten Malang terancam merosot gara-gara banyak lahan pertanian mengering pada musim kemarau. Lahan yang mengalami kekeringan hingga akhir Juli lalu tercatat seluas 17.562 hektare atau 39,9 persen dari total luas lahan pertanian 45.033 hektare.

    Menurut Kepala Dinas Pengairan Wahyu Hidayat, kekeringan terjadi karena pasokan air dari jaringan irigasi menyusut drastis. Dari hampir 18 ribu hektare lahan pertanian yang mengering, sekitar 10 ribu hektare berupa lahan persawahan yang dilaporkan mengalami gagal panen alias puso.

    Lahan pertanian yang puso tersebar di lima kecamatan, yakni Sumbermanjing Wetan, Jabung, Turen, Pakis, dan Gondanglegi. “Sekitar 7.000 ha lahan yang gagal panen itu ada di Kecamatan Jabung,” kata Wahyu, Selasa, 11 Agustus 2015.

    Agar dampak kekeringan tidak kian meluas, Dinas Pengairan memberlakukan penggiliran air ke lahan pertanian. Kebijakan ini dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan. Mayoritas petani di lima kecamatan tersebut bisa menerima dan memahaminya.

    Selain mematuhi penggiliran penyaluran air, kata Wahyu, para petani bersedia mengubah pola cocok tanam dari padi ke tanaman palawija supaya lahan pertanian yang mengering masih bisa berproduksi.

    Mayoritas lahan pertanian di Kabupaten Malang berupa sawah tadah hujan. Pada musim hujan, lahan persawahan sepenuhnya dialiri air.

    “Di musim kemarau ini, untuk sementara air dari jaringan irigasi digilir antara untuk tanaman palawija dan padi. Untuk sawah padi, misalnya, dialirkan setiap dua-tiga hari sekali,” ujar Wahyu.

    Diprediksi, penurunan debit air irigasi hingga November tidak melebihi 50 persen. Untuk menjaga pasokan air bagi lahan-lahan pertanian, Dinas Pengairan mengoptimalkan 31 dari 38 embung yang masih berfungsi.

    ABDI PURMONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.