TEMPO.CO, Yogyakarta - Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta mulai mengintensifkan pengamanan di seputaran kawasan Alun-alun Utara yang rencananya akan diresmikan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X. Sultan rencananya akan meresmikan lapak pedagang di sisi timur Alun-Alun Utara pada Kamis 13 Agustus 2015 nanti.
Lapak sisi timur Alun-alun Utara merupakan bagian pertama proyek revitalisasi kawasan Alun Alun yang digencarkan pemerintah DIY bersama pemerintah Kota Yogyakarta setelah lebaran lalu. “Kami tempatkan 60 petugas gabungan setiap hari untuk terus menjaga kawasan itu steril dari parkir dan pedagang liar yang mencoba datang kembali,” kata Kepala Seksi Pengendalian Operasi Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Bayu Laksmono, Selasa 11 Agustus 2015.
Sisi timur Alun-alun rencananya bakal diisi para pedagang yang telah diseleksi oleh pemerintah DIY bekerjasama dengan Kota Yogyakarta. Pemerintah DIY menyediakan sedikitnya 200 lapak baru baik di sisi barat dan timur untuk para pedagang yang sebelumnya tergusur akibat revitalisasi tersebut.
Bayu menuturkan, operasi pengamanan kawasan Alun-ALun Utara menggunakan nama Pasukan Pengamanan Budaya atau PAM Budaya. Satuan ini dibentuk dari gabungan personil Dinas Ketertiban dan Perhubungan, yang berjaga secara bergiliran 24 jam penuh dalam tiga shift berbeda setiap hari. “Tugasnya menjaga alun-alun terus steril sampai seluruh revitalisasi semua sisi selesai,” ujarnya.
Berdasarkan instruksi Gubernur DIY, sterilisasi alun-alun utara itu, ditarget paling lambat selesai 17 Agustus 2015 atau sebelum hari proklamasi kemerdekaan. Saat ini sejumlah lapak di sisi timur dan barat masih dikebut penyelesaiannya.
Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Rifki Listyanto mengaku heran dengan satuan pengamanan khusus yang diterjunkan pemerintah kota. “Dalam rencana anggaran kota, belum pernah dibahas adanya alokasi untuk unit khusus pengamanan ini, siapa yang membiayai?” ujar Rifki yang juga Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Yogyakarta itu.
Koordinator pedagang alun-alun utara Totok Haryanto mengakui pengisian lapak-lapak di Alun-alun itu memang sudah mulai dilakukan pemerintah. “Tapi kriterianya nggak jelas, ada tukang bengkel malah dapat lapak, ada pedagang makanan dapat gerobak minuman,” ujarnya.
Terkait rencana peresmian lapak sisi timur itu pun pedagang mendesak dilakukan sosialisasi terbuka dari pemerintah, siapa saja pedagang yang bisa menempati lapak yang jumlahnya tak sebanding dengan jumlah pedagang yang tergusur. “Jangan sampai bukan pedagang alun-alun malah dapat lapak, ini rawan permainan,” ujarnya.
PRIBADI WICAKSONO