TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman tak ingin berandai-andai bakal mendapatkan posisi di Kabinet Kerja. Menurut dia, jika memang partainya diajak bergabung, maka keputusan itu haruslah diambil bersama partai lain di Koalisi Merah Putih, koalisi oposisi pemerintahan Joko Widodo.
"Kami di KMP memiliki kesepakatan. PKS tidak bisa bertindak sendirian. Apa pun itu, termasuk soal diajak bergabung dengan pemerintah, harus berdasarkan kesepakatan koalisi," kata Iman dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2015.
Sebagai partai oposisi, kata Iman, PKS tak memiliki hak apa pun untuk mengintervensi Presiden Joko Widodo, termasuk soal reshuffle. "Dalam konteks reshuffle, kami tidak mau buat proyeksi masuk atau tidak, apalagi mengintervensi hak prerogatif presiden," kata Iman yang baru ditunjuk sebagai Presiden PKS periode 2015-2020.
Iman menegaskan pergantian presiden tak akan mengubah konstelasi politik PKS dalam KMP. Ia bakal melanjutkan kebijakan yang dijalankan presiden sebelumnya, Anis Matta. "Kami tak mengenal cut off, berganti orangnya, maka berganti kebijakan," kata dia. "Saya akan meneruskan."
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengutarakan akan merombak menteri bidang ekonomi dalam Kabinet Kerja. Ekonom dari Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono mengatakan Jokowi menyadari kinerja sejumlah menteri masih di bawah target. Reshuffle diprediksi dilakukan sebelum 17 Agustus 2015.
Iman sendiri ditunjuk sebagai presiden partai berlambang bulan sabit kembar itu dalam musyawarah majelis syura di Bandung, 9-10 Agustus 2015. Oleh tiga pimpinan majelis syura terpilih, yaitu Salim Segaf, Hidayat Nur Wahid, dan Hilmi Aminuddin, ia ditunjuk menggantikan Anis Matta.
Musyawarah tersebut juga menunjuk sejumlah nama untuk mengisi posisi penting lainnya, yaitu Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Suharna Surapranata, Ketua Dewan Syariah Pusat Surahman Hidayat, Sekretaris Jenderal Taufik Ridlo, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, dan Sekretaris Majelis Syura Untung Wahono.
INDRI MAULIDAR