LIPI Nilai BPJS Tak Patuhi Undang-Undang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melayani warga di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulsel, 1 Juli 2015. BPJS  akhirnya secara resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015, yang ditandai dengan tambahan program Jaminan Pensiun. TEMPO/Hariandi Hafid

    Petugas melayani warga di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulsel, 1 Juli 2015. BPJS akhirnya secara resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015, yang ditandai dengan tambahan program Jaminan Pensiun. TEMPO/Hariandi Hafid

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sri Sunarti Purwaningsih mengkritik Sistem Jaminan Sosial Negara (SJSN) belum sepenuhnya merangkul para pekerja sektor informal. Meski sudah masuk dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, realita di lapangan membuktikan pekerja sektor ini masih asing dengan konsep jaminan tersebut.

    “Padahal kaum ini berada di garis batas (antara miskin dan tak miskin) dan tinggal di kawasan kumuh yang rentan penyakit,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Selasa, 11 Agustus 2015. Kelompok masyarakat yang ia maksud merupakan buruh-buruh migran yang jam kerja dan pendapatannya tak tetap, seperti asisten rumah tangga (ART).

    Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sunarti di beberapa kota seperti Bandung, Surabaya, dan Makassar, tingkat kesadaran masyarakat pekerja sektor ini masih rendah. Dari survei terakhir yang dilangsungkan di Surabaya tahun ini, hanya 35 persen ART yang sudah mendaftar jadi peserta BPJS. Di Makassar pun, dari 151 pekerja informal yang mereka wawancarai, 99 persen tak familiar dengan sistem jaminan sosial ini.

    Bagi yang sudah awam dan terdaftar pun, realisasi sistem pencairan dana BPJS tak seindah yang dijanjikan. Mereka kerap menerima penolakan lantaran tak memiliki identitas setempat karena mayoritas merupakan pendatang. Padahal, dalam UU SJSN disebutkan kalau jaminan ini bersifat portabilitas atau berlaku universal di instansi yang bekerja sama. Mereka yang sudah sakit-sakitan dan dengan dana yang terbatas harus menempuh perjalanan ke daerah asal untuk menerima pengobatan.

    “Belum lagi sistem yang bersifat per tahap dan berdasarkan rekomendasi. Masyarakat sulit mengerti dan juga kerepotan,” kata Sunarti. Ia berharap pemerintah dapat meningkatkan jaminan sosial dan perlindungan terhadap masyarakat sektor ini ke depannya dengan memperketat pengawasan dan memastikan jaminan terealisasi.

    Anggota Dewan Jaminan Nasional Bambang Purwoko memilik pendapat berbeda soal jaminan untuk pekerja informal ini. Menurut dia, ketimbang meningkatkan persentase realisasi jaminan, sebaiknya pemerintah fokus menurunkan angka pekerja sektor informal. “Soalnya, tingginya angka pekerja informal menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan sosial,” kata dia.

    Tercantum dalam UUD 1945, kewajiban pemerintah adalah menyediakan lapangan kerja bagi seluruh masyarakat. Tingginya angka pekerja sektor informal membuktikan pemerintah telah gagal menjalankan amanah ini. Jumlah mereka mencapai 70 persen total pekerja nasional.

    Menurut Bambang, tugas pemerintah selanjutnya adalah mendorong pemerintah daerah untuk menambah angka lapangan kerja dan mendorong para pekerja informal ini ke sektor formal. “Jadi ada realisasi perlindungan sosial,” kata dia.

    Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang menumpuk terkait pelaksanaan SJSN ini. Selain pelaksanaan yang membingungkan, sistem sosialisasi serta pengawasan juga harus ditingkatkan. Kisruh akibat pencairan dana pensiun yang diubah per 1 Juli lalu dapat menjadi cermin refleksi untuk perbaikan pelaksanaan sistem jaminan sosial ke depannya.

    URSULA FLORENE SONIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.