Yayasan Supersemar, Keluarga Soeharto Belum Bersikap

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjung mengamati koleksi foto mantan presiden RI Soeharto yang merupakan bagian dari peluncuran buku foto

    Pengunjung mengamati koleksi foto mantan presiden RI Soeharto yang merupakan bagian dari peluncuran buku foto "Incognito Pak Harto" menjelang haul ke-92, di Jakarta, Rabu (5/6). ANTARA/Yudhi Mahatma

    TEMPO.CO, Jakarta -Yayasan Supersemar kembali dituntut membayar ganti rugi kepada negara. Mahkamah Agung meminta pendiri yayasan Supersemar, keluarga Presiden Soeharto, membayar ganti rugi senilai US$ 315 juta dan Rp 139,2 miliar kepada negara. Ini terkait dengan dikabulkannya Peninjauan Kembali yang diajukan Kejaksaan ke Mahkamah Agung terhadap perkara penyimpangan dana beasiswa yayasan itu.

    Jika dihitung dengan kurs rupiah terhadap dolar Amerika saat ini yang mencapai Rp 13.500, nilai ganti ruginya mencapai Rp 4,3 triliun. Muhammad Assegaf, anggota tim kuasa hukum bekas Presiden Soeharto, mengatakan keluarga Cendana belum bersikap terkait putusan Mahkamah Agung soal Yayasan Supersemar. "Mereka masih belum menghubungi tim kuasa hukum. Jadi belum ada sikap dari Cendana," kata Assegaf, saat dihubungi, Selasa, 11 Agustus 2015.

    Menurut Assegaf, sebenarnya yang menangani kasus Yayasan Supersemar dalam tingkatan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung didominasi oleh Otto Cornelis Kaligis. Namun Kaligis kini ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan suap.(baca:Keluarga Soeharto Dihukum Rp 4,3 Triliun, Begini Alasannya)

    Artinya, tiga tim kuasa hukum keluarga Soeharto yang lain, seperti Juan Felix Tampubolon, Denny Kalimang, dan dia-lah yang kini yang mengurus soal kasus Supersemar itu. "Tapi sampai saat ini belum ada komunikasi dari pihak Cendana," ujar Assegaf.  "Nanti setelah ada komunikasi, baru kami akan menyampaikan apa yang akan dilakukan setelah putusan itu."

    Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan Kejaksaan Agung terhadap perkara penyimpangan dana beasiswa Yayasan Supersemar. Mahkamah meminta bekas Presiden Soeharto, yang juga pendiri Yayasan Supersemar, membayar ganti rugi senilai US$ 315 juta dan Rp 139,2 miliar kepada negara.

    Pada 2010 Mahkamah memutuskan bekas Presiden Soeharto dan Yayasan Supersemar bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis kasasi saat itu dipimpin Harifin A Tumpa dengan hakim anggota Rehngena Purba dan Dirwoto. Mereka memutuskan Soeharto dan Yayasan Supersemar harus membayar kembali kepada negara sebesar US$ 315 juta dengan rincian berasal dari 75 persen dari US$ 420 juta dan Rp 139,2 miliar yang berasal dari 75 persen dari Rp 185,918 miliar.

    Persoalan muncul ketika terjadi kesalahan dalam pengetikan putusan. MA tidak menuliskan Rp 139,2 miliar, tetapi Rp 139,2 juta alias kurang tiga angka nol.

    Kasus ini bermula ketika pemerintah yang diwakili Kejaksaan Agung menggugat Soeharto dan Yayasan Supersemar atas dugaan penyelewengan dana beasiswa. Dana yang seharusnya disalurkan kepada siswa dan mahasiswa itu justru diberikan kepada beberapa perusahaan, di antaranya PT Bank Duta US$ 420 juta, PT Sempati Air Rp 13,173 miliar, serta PT Kiani Lestari dan Kiani Sakti Rp 150 miliar. Negara mengajukan ganti rugi materiil US$ 420 juta dan Rp 185 miliar serta ganti rugi imateriil Rp 10 triliun.

    Pada 27 Maret 2008 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus Yayasan Supersemar bersalah menyelewengkan dana. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jaksa yang belum puas kemudian mengajukan kasasi.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.