Area Tambang Rusak, Menteri Lingkungan Hidup Dianggap Lamban  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi tambang batubara. ANTARA/Muhammad Adimaja

    Ilustrasi tambang batubara. ANTARA/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Balikpapan - Lembaga swadaya masyarakat Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur menilai Kementerian Lingkungan Hidup lamban dalam menangani kerusakan lingkungan akibat pertambangan daerah. Kementerian tidak cepat merespons insiden tewasnya 14 orang yang tenggelam di lubang bekas area tambang batu bara yang tidak direklamasi.

    "Kami sudah melaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Namun responsnya lambat,” kata koordinator Jatam Kalimantan Timur, Merah Johansyah, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa, 11 Agustus 2015.

    Baca: Ahok 'Kepala Preman' Baru, Ini Nasib Anggota FBR

    Merah mengatakan Kecamatan Sebulu mengeluarkan 59 izin tambang batu bara yang terdiri atas 22 izin produksi dan 37 izin berstatus eksplorasi. Kabupaten Kutai Kartanegara ditengarai telah mengobral penerbitan izin tambang batu bara yang jumlahnya diperkirakan mencapai 600 izin. Masyarakat akhirnya menjadi korban adanya bekas tambang tambang batu bara ini.

    Baca: Pegang Bukti, Kenapa Polisi Tak Tangkap Pembunuh Akseyna?

    Jatam sempat merilis nama-nama perusahaan yang dianggap bertanggung jawab atas berbagai peristiwa maut pertambangan Samarinda, yakni PT Hymco Coal, PT Panca Prima Mining, PT Energi Cahaya Industritama, PT Graha Benua Etam, dan PT Cahaya Energi Mandiri. Tempo masih berusaha meminta konfirmasi kepada perusahaan-perusahaan itu. 

    SG WIBISONO

    Berita Menarik
    Ini 3 Bukti Kuat Andi Rancang Skenario Habisi Hayriantira XL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.