Jadi Presiden PKS, Ini Janji Sohibul Iman  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Sohibul Iman. Tempo/Tony Hartawan

    Wakil Ketua DPR Sohibul Iman. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Sohibul Iman resmi menggantikan Anis Matta sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera periode 2015-2020. Tak banyak pertimbangan, Iman mengaku akan melanjutkan sejumlah program yang telah dijalankan Anis.

    "Kami selalu melanjutkan program yang ada dan melakukan penyempurnaan. Manajemen kesinambungan," kata Iman saat dihubungi Tempo, Senin, 10 Agustus 2015.

    Senin sore, pimpinan PKS selesai melakukan musyarah pengangkatan pimpinan majelis syura dan dewan pengurus pusat. Musyawarah digelar di Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, pada 9-10 Agustus 2015. Namun proses pemilihan raya telah dimulai sejak Maret 2015.

    Iman mengatakan dirinya ditunjuk oleh ketua dan wakil majelis syura terpilih, yaitu Salim Segaf dan Hidayat Nur Wahid, serta dipertimbangkan melalui rapat pleno terbuka. Salim dan Hidayat juga menunjuk masing-masing satu nama untuk jabatan sekretaris jenderal, bendahara umum, ketua majelis pertimbangan, dan ketua dewan syariah pusat.

    "Lalu digelar uji publik terbatas," kata Iman. Anggota majelis berhak menolak kandidat jika mampu menunjukkan catatan pelanggaran berat calon.

    Setelah terpilih, Iman berencana menggelar rapat konsolidasi pertama di kantor DPP di Jakarta, Selasa pagi, 11 Agustus 2015.

    "Kami akan menyikapi aktual terkini dan pembahasan program," kata dia. Selanjutnya, majelis pertimbangan dan ketua dewan syariah akan melakukan rapat secara terpisah.

    Ketua majelis pertimbangan Pusat dijabat Suharna Surapranata. Selain itu, Surahman Hidayat menjabat ketua dewan syariah pusat, Taufik Ridlo sebagai sekretaris jenderal dewan pengurus pusat, Mahfudz Abdurrahman sebagai bendahara umum pengurus pusat, dan Untung Wahono sebagai sekretaris syura.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.