Tantang Risma, Rasiyo Minta Restu Warga Surabaya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Walikota Surabaya 2015-2020, Dhimam Abror Djuraid. dhimamabror.com

    Calon Walikota Surabaya 2015-2020, Dhimam Abror Djuraid. dhimamabror.com

    TEMPO.CO, Surabaya: Rasiyo, mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, meminta restu dari seluruh masyarakat Surabaya terkait rencana pencalonannya sebagai Wali Kota Surabaya—menantang inkumben Tri Rismaharini. Dia menolak memberikan pernyataan lain ihwal rekomendasi yang akan diterimanya dari Partai Demokrat dan PAN hari ini, Selasa 11 Agustus 2015.

    "Bukan kewenangan saya untuk menjelaskan. Saya mohon doa restu saja dari seluruh masyarakat Surabaya," ujar Pria yang juga pernah menjadi Pelaksana Tugas (Plt) semasa pemilihan Gubernur Jawa Timur pada 2013 itu, Senin 10 Agustus 2015.

    Rasiyo pun enggan menjelaskan bagaimana proses pendekatan pencalonan maupun komunikasinya dengan Partai Demokrat. "Kalau partai melirik seseorang sebagai calon pasti dengan pertimbangan menyeluruh. Kecakapan, pengalaman, dan lain-lain," katanya.

    Rasiyo menggantikan posisi Dhimam Abror, Ketua Harian KONI Jawa Timur, sebagai bakal calon wali kota. Abror kini diplot sebagai bakal calon wakil wali kota. Kesepakatan atas komposisi ini dihasilkan dari rapat yang digelar di kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur, Senin sore 10 Agustus 2015.

    Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo memastikan partainya untuk tetap mengajukan calon dalam pemilihan kepala daerah di Kota Surabaya. Pasangan calon sebelumnya Abror-Haries Purwoko gagal setelah Haries pergi begitu saja saat pendaftaran—diduga terkait dengan hasil serupa di Pacitan.

    Adapun Abror menyatakan menerima pencalonannya sebagai wakil wali kota. Dia mengaku menjadi calon wali kota atau wakilnya tak penting lagi asalkan bisa menantang Risma. Mantan wartawan ini juga menepis tudingan dirinya sebagai calon boneka.

     ARTIKA RACHMI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.