Pilkada Serentak, Jokowi Imbau Parpol Bersaing Sehat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan hormat saat melantik sembilan anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia periode 2015-2019 di Istana Merdeka, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 6 Agustus 2015. Presiden Joko Widodo  (Jokowi) melantik 9 anggota Komisi Kejaksaan periode 2015-2019 dari unsur masyarakat dan pemerintah di Istana Negara. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo memberikan hormat saat melantik sembilan anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia periode 2015-2019 di Istana Merdeka, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 6 Agustus 2015. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 9 anggota Komisi Kejaksaan periode 2015-2019 dari unsur masyarakat dan pemerintah di Istana Negara. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengajak semua partai politik berkompetisi secara sehat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar pada Desember mendatang.

    "Dalam kontes, ada yang kalah dan menang. Tapi yang penting bukan kalah atau menang, tapi apakah kemenangan didapat melalui persaingan sehat. Tidak menghalalkan segala cara untuk menang," kata Jokowi dalam pelantikan pengurus Partai Bulan Bintang di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2015.

    Jokowi menegaskan, pilkada serentak tidak hanya merupakan prosedur demokrasi, tapi harus digunakan untuk mendidik masyarakat agar bisa memahami etika dalam berdemokrasi. Pemilu, kata dia, tidak melulu soal tata cara. "Bagi saya, berdemokrasi secara substantif terkait dengan etika. Lebih dari tata cara dan prosedur," katanya.

    Ia juga mengingatkan pemenang pilkada serentak agar tidak jumawa atau arogan. Menurut dia, peringatan ini harus dilaksanakan oleh semua pemenang. Di sisi lain, kata dia, peserta yang kalah juga harus berjiwa besar dan menerima kekalahan.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.