Atasi Kekeringan, BNPB Sebar Hujan Buatan di 7 Wilayah Ini

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Areal tambak udang yang mengering di Desa Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, 5 Juli 2015. Puluhan lahan tambak mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir sehingga petambak merugi puluhan juta rupiah. ANTARA/Dedhez Anggara

    Areal tambak udang yang mengering di Desa Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, 5 Juli 2015. Puluhan lahan tambak mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir sehingga petambak merugi puluhan juta rupiah. ANTARA/Dedhez Anggara

    TEMPO.COJakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana bakal mengadakan hujan buatan di tujuh daerah prioritas yang dilanda kekeringan akibat El Nino. BNPB bakal bekerja sama dengan TNI untuk mengangkut air dalam jumlah besar.

    "Pesawatnya sudah ada. Mudah-mudahan dua hari ke depan sudah bisa terbang," ujar Kepala BNPB Syamsul Maarif di kantor Kementerian Pertanian, Senin, 11 Agustus 2015.

    Tujuh daerah yang mendapat hujan buatan adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat. Duit sebanyak Rp 200 miliar disiapkan BNPB guna mengatasi masalah ini.

    Menurut Syamsul, terdapat tiga pesawat yang didapuk jadi kendaraan penyebar hujan. Dua pesawat berasal dari TNI AU, sedangkan satu pesawat disediakan Kementerian Pertanian.

    Dia menargetkan, dalam dua hari ke depan, pesawat sudah beroperasi. "Mudah-mudahan juga didukung ketersediaan awan," kata Syamsul.

    BNPB juga menginisiasi pembukaan posko terpadu di kantor Kementerian guna mengatasi kekeringan. Langkah penanggulangan bakal disiapkan BNPB bersama sejumlah lembaga, seperti kepolisian, TNI, BMKG, BNPB, Bulog, BPPT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian ESDM, hingga kekeringan usai.

    Sebagaimana diketahui, kekeringan melanda beberapa daerah di Tanah Air. Akibatnya, puluhan ribu hektare sawah menjadi kering sehingga produksi padi berkurang.

    ROBBY IRFANY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.