Karena Undang-undang, Yogyakarta Gagal Salurkan Dana Hibah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang anak penderita DBD mengintip dari balik gorden di RSUD Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, 30 Januari 2015. TEMPO/Suryo Wibowo

    Seorang anak penderita DBD mengintip dari balik gorden di RSUD Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, 30 Januari 2015. TEMPO/Suryo Wibowo

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengadu kepada pemerintah pusat gara-gara gagal mencairkan dana hibah tahun ini karena dihadang Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    "Dana itu sudah cair Juli kemarin, tapi terpaksa kami transfer balik ke pusat karena ada aturan berbeda di UU 23 itu," ujar Sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Gunungkidul Ambar Sri Werdiningsih Ahad, 9 Agustus 2015.

    Menurut Ambar, Gunungkidul menerima dana hibah tahun ini sekitar Rp 6,5 miliar. Dana itu rencananya bakal disalurkan untuk bantuan permodalan pada 325 kelompok usaha bersama dan renovasi puluhan rumah tak layak huni. Tapi undang-undang itu mengandung klausul yang menyebut bahwa penerima bantuan hibah wajib punya badan hukum. "Tak sampai 10 persen yang sudah punya legalitas, jadi kami cancel semua dari pada menimbulkan masalah," ujarnya.

    Padahal, katanya, untuk memfasilitasi kelompok penerima hibah memiliki badan hukum bukan hal gampang. "Proses pembuatan badan hukum juga nggak sebentar, ini ada ratusan yang belum punya," ujarnya.

    Maka, tahun ini diperkirakan tak ada penyaluran dana hibah kecuali ada klausul alternatif lain dari rekomendasi pusat. "Ini terjadi di seluruh wilayah DIY, rata-rata kelompok penerima tak memiliki badan hukum, jika dipaksakan menerima bisa jadi temuan," ujarnya.

    Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul Doddy Wijaya menyayangkan dengan ganjalan UU 23 itu yang menghambat pencairan dana hibah. "Kalau kelompok usaha kecil harus berbadan hukum, tiap bulan mereka harus mengurus pajak dan administratif lain. Ini bakal merepotkan," ujarnya. Selain itu, ada ketakutan akan jadi temuan KPK. “Wajar kalau dana itu dikembalikan saja.”

    DPRD pun bakal mensupervisi pemerintah daerah agar pusat terutama kementerian sosial segera dapat mengeluarkan aturan yang bisa menjadi solusi tersalurnya dana hibah itu. "Kalau yang dikhawatirkan pusat akan jadi bancakan karena penerimanya tak jelas, kan bisa menggerakan sumber daya di daerah untuk pengawasan," ujarnya.

    Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Gunungkidul Hermawan Yustianto mengatakan, penyaluran dana hibah saat ini menjadi perhatian untuk pemberdayaan kelompok masyarakat. "Provinsi akan memfasilitasi untuk menyelesaikan ini tak berlarut lama," ujar Hermawan.

    PRIBADI WICAKSONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.