TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tak akan memberi toleransi jika ada kandidat kepala desa yang tercium melibatkan atau menggunakan atribut partai politik guna meraih dukungan dalam pelaksaan pemilihan kepala desa serentak yang akan digelar 7 Oktober 2015 nanti.
"Selama masa pendaftaran tak ada kandidat kades yang terindikasi menggunakan bantuan dukungan atau atribut partai politik," ujar Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Gunungkidul Siswanto Ahad 9 Agustus 2015.
Gunungkidul mempercepat pemilihan kepala desa untuk 58 desa sebulan lebih awal dari jadwal yang direncanakan sekitar November karena berdekatan dengan waktu pemilihan kepala derah pada Desember 2015.
Memang, kata Siswanto, tak ada kandidat kades yang menggunakan atribut parpol saat pendaftaran dibuka 7-9 Agustus 2015. "Kami sudah wanti-wanti, terlibatnya parpol dalam pilkades akan jadi bumerang baik itu saat mereka gagal atau berhasil terpilih," ujarnya.
Kandidat yang tidak netral akan jadi sorotan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. "Masyarakat juga kami minta cerdas, serta mengawasi PNS yang tidak netral dalam pilkades ini," ujarnya.
Pemerintah pun menilai dengan adanya empat bakal calon pilkada ini, kandidat kades yang memihak atau merapat ke salah satu calon kepala daerah akan gampang ditinggalkan masyarakat.
Ketua Dewan Penasehat Paguyuban Dukuh se Gunungkidul, Janaloka, Sutiyono tak menampik ada indikasi kandidat kades yang dekat dengan sejumlah partai politik. "Sehingga yang kami awasi panitia pengawas kecamatan agar bisa tegas menindak dan melaporkan," ujarnya.
Sutiyono yang juga Kepala Desa Banyusoca Playen itu menambahkan, paguyubannya akan turut memantau dan membantu melaporkan jika ada intervensi partai politik turut bermain dalam pilkades ini demi menguatkan dukungan saat pilkada. "Tim sukses kandidat pilkada sekarang sudah terbentuk sampai tingkat desa, jadi pilkades ini rentan disusupi," ujarnya.
Juru bicara panitia pengawas pemilu Gunungkidul Budi Haryanto menyatakan telah mencatat dan menandai sejumlah perangkat desa dan PNS Gunungkidul yang terindikasi memihak salah satu kandidat pilkada ini. "Nanti saat kandidat sudah ditetapkan, kami laporkan Badan Kepegawaian Daerah, jika aksi perangkat desa dan PNS itu tetap dilanjutkan," ujarnya.
PRIBADI WICAKSONO
