Sebentar Lagi, Iuran BPJS Bisa Dibayar di Pasar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melayani warga di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulsel, 1 Juli 2015. BPJS  akhirnya secara resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015, yang ditandai dengan tambahan program Jaminan Pensiun. TEMPO/Hariandi Hafid

    Petugas melayani warga di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulsel, 1 Juli 2015. BPJS akhirnya secara resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015, yang ditandai dengan tambahan program Jaminan Pensiun. TEMPO/Hariandi Hafid

    TEMPO.COJakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berencana meningkatkan pelayanan yang lebih menjangkau masyarakat. Bulan ini, BPJS membuat pilot project untuk mengadakan loket-loket penerimaan premi online bank (PPOB) yang lebih dekat dengan masyarakat.

    "Kami akan membuka loket-loket PPOB, misalnya, di pasar, sehingga masyarakat tak perlu membayar iuran ke bank atau kantor cabang BPJS," ucap Asisten Manajer Hubungan Antarlembaga BPJS Suciati Mega Wardhani di Jakarta, Minggu, 9 Agustus 2015. 

    Suciati mengatakan BPJS telah memulai pilot project pengadaan loket itu di enam wilayah di Jawa dan Sumatera dalam sebulan ini. Targetnya, dalam tiga bulan ke depan, layanan ini akan hadir di semua wilayah di Indonesia.

    Menurut Suciati, keberadaan loket ini akan memudahkan masyarakat membayar iuran BPJS. "Mereka tak perlu ATM. Tinggal bawa uang tunai ke loket-loket terdekat," ujarnya.

    Selain itu, BPJS sedang menjajaki kerja sama dengan minimarket, seperti Alfamart dan Indomaret, agar masyarakat juga dapat melakukan pembayaran iuran melalui gerai-gerai tersebut. 

    Peneliti sosial dari lembaga Prakarsa, Ah Maftuchan, setuju dengan adanya langkah perbaikan dalam pelayanan BPJS. "Tidak semua masyarakat bisa paham jika prosedurnya rumit," tutur Maftuchan.

    Maftuchan mengatakan pendaftaran, misalnya, sebaiknya dapat dilakukan di kantor kecamatan, supaya warga tak perlu ke kantor BPJS. Formulir pendaftaran BPJS juga harus dibuat sesederhana mungkin agar dapat dipahami semua lapisan masyarakat. "Loket-loket pembayaran juga harus diperbanyak."

    MOYANG KASIH DEWIMERDEKA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.