'Dikhianati', Koalisi Majapahit Pantang Mundur Tantang Risma  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana bergandengan tangan usai jumpa pers terkait pemilihan walikota di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, 26 Juli 2015. Diusung oleh Partai PDI Perjuangan, pasangan incumbent  Risma-Wisnu maju dalam Pilwali 2015 yang akan berlangsung pada 9 Desember 2015. FULLY SYAFI

    Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana bergandengan tangan usai jumpa pers terkait pemilihan walikota di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, 26 Juli 2015. Diusung oleh Partai PDI Perjuangan, pasangan incumbent Risma-Wisnu maju dalam Pilwali 2015 yang akan berlangsung pada 9 Desember 2015. FULLY SYAFI

    TEMPO.CO , Jakarta: Koalisi Majapahit, koalisi enam partai politik di Kota Surabaya, mengaku tidak trauma dengan peristiwa yang terjadi di perpanjangan masa pendaftaran peserta pilkada tahap dua yang lalu. Menghadapi perpanjangan 9-11 Agustus 2015 mereka menyatakan tetap solid.

    “Masih tetap solid bersama-sama dengan Demokrat dan PAN juga,” ujar politikus Gerindra, A.H. Tony, yang menjadi Ketua Kelompok Kerja Koalisi Majapahit, kepada Tempo pada Jumat 7 Agustus 2015. Koalisi ini sendiri terdiri dari Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, Golkar, dan PKS.

    Seperti diketahui, pendaftaran peserta tahap pertama 26-28 Juli 2015 hanya menghasilkan pasangan calon tunggal, yakni inkumben Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana, usungan PDIP sebagai satu-satunya partai politik di kota itu yang mampu sendirian usung pasangan calon. Mendekati penutupan masa pendaftaran tahap dua 1-3 Agustus 2015, Demokrat dan PAN memunculkan pasangan calon sendiri meski kemudian berakhir berantakan hingga akhirnya ikut menentukan dalam keputusan perpanjangan kembali masa pendaftaran 9-11 Agustus 2015 ini.

    Tony mengaku kalau koalisi memaklumi apa yang dilakukan oleh Demokrat dan PAN yang disebutnya tiba-tiba pergi membentuk koalisi sendiri. Menurutnya, hal tersebut dapat terjadi karena ada kebijakan yang dikeluarkan oleh elite politik kedua partai tersebut. “Kami tim koalisi memahami hal tersebut,” ujarnya.

    Tony menambahkan jika partai yang tergabung dalam Koalisi Majapahit tidak khawatir jika peristiwa itu terulang lagi. Alasannya, Koalisi Majapahit dibangun tidak hanya untuk menghadapi pendaftaran untuk pemilihan wali kota pada tahun ini saja tetapi juga untuk mengawal setiap proses pemilihan. “Koalisi ini merupakan sebuah komitmen diantara partai-partai didalamnya,” ujarnya.

    Meski begitu, Tony mengungkap harapannya agar Koalisi Majapahit juga bisa dibangun di tingkat DPD dan DPP. Tujuannya, apa yang dilakukan oleh partai-partai politik di Koalisi Majapahit di tingkat daerah memiliki kesamaan dengan apa yang diinginkan dengan partai politik dalam Koalisi Majapahit tersebut di tingkat pusat.

    “Kami akan coba sinergikan,” kata Tony sambil menambahkan, "Kami akan memberikan masukan akan pentingnya pembentukan itu di tingkat pusat."

    Kota Surabaya termasuk diantara tujuh daerah yang hingga kini hanya memiliki satu pasangan calon tunggal untuk rencana pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Tanpa pesaing, para pasangan calon itu tak akan bisa berlaga dan pilkada harus ditunda. Adapun Koalisi Majapahit, sejak PDIP memastikan akan mengusung kembali Risma, telah sejak awal mengisyaratkan tak khawatir kalau tak mampu menjaring pasangan calon pada tahun ini dengan alasan elektabilitas dan popularitas Risma yang sulit ditandingi.  

    EDWIN FAJERIAL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.