Khofifah Yakin Tak Ada Perpecahan di Tubuh Nahdlatul Ulama

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mensos saat berada Khofifah Indar Parawansa, di rumah dinas Mensos kawasan jalan Widya Chandra, Jakarta, 20 Juli 2015. Kemensos juga menyiapkan lokasi pengungsian untuk 38 kepala keluarga, di sekitar lokasi yang kehilangan tempat tinggal. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Mensos saat berada Khofifah Indar Parawansa, di rumah dinas Mensos kawasan jalan Widya Chandra, Jakarta, 20 Juli 2015. Kemensos juga menyiapkan lokasi pengungsian untuk 38 kepala keluarga, di sekitar lokasi yang kehilangan tempat tinggal. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Batu-Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa berharap organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia itu tak terpecah belah pascamuktamar di Jombang. Khofifah memandang kericuhan selama muktamar berlangsung sebagai sebuah dinamika dalam organisasi.

    "Saya yakin Gus Sholah (KH Salahudin Wahid) dan KH Hasyim Muzadi akan menjaga kekompakan NU agar tak terpecah belah," ujar Khofifah usai menghadiri acara Kongres Anak Indonesia di Batu, Jawa Timur, Jumat 7 Agustus 2015.

    Menurut Menteri Sosial itu kritik dan protes peserta muktamar justru  baik untuk membangun NU ke depan. Sehingga suara dari pengurus wilayah dan pengurus cabang wajib didengar. "Ada ruang untuk mengkritisi, jika tak ada (ruang) itu malah kemunduran dalam organisasi," ujarnya.

    Khofifah menuturkan suara dari bawah menjadi sumber inspirasi untuk memperbaiki dan membangun NU. Mengenai mekanisme ahlul walli wal aqdi (ahwa) yang menjadi polemik di arena muktamar, kata Khofifah, seharusnya tak perlu diperdebatkan karena sudah disepakati akan diterapkan pada muktamar berikutnya. "NU organisasi besar, sistem NU mengajarkan tertib berorganisasi. Mestinya masalah ini dijadikan rujukan lajnah dan badan otonom," ujarnya.

    Khofifah masih percaya bahwa semangat Gus Solah dan Hasyim Muzadi yang tidak mengakui hasil muktamar justru untuk memperbaiki organisasi. "Jauh dari pikiran beliau-beliau untuk membikin NU tadingan," ujarnya.

    Sebelumnya pada Kamis kemarin Hasyim menyebut PBNU vakum sampai digelar muktamar berikutnya, sehingga otomatis produk muktamar tidak diakui. PWNU dan PCNU memiliki kewajiban mengadakan muktamar ulang sesuai konstitusi.  "Jangan ada tokoh yang mengatasnamakan PBNU, karena PBNU tak ada," ujar Hasyim.

    Meski demikian Hasyim menegaskan bahwa tak ada perpecahan di tubuh NU, apalagi timbul niat menggelar muktamar tandingan. Menurutnya gerakan yang dilakukan ini merupakan upaya pemurnian terhadap penyusupan ideologi, aliran pemikiran yang merusak keimanan NU, terutama keterlibatan partai politik dalam muktamar.

    EKO WIDIANTO


     

     

    Lihat Juga