Siswa Tewas Saat MOS, Kepala Sekolah Harus Bertanggung Jawab  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, memberikan keterangan kepada media perihal kesiapan pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA/sederajat di Gedung kementeri Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 9 April 2015. Anies Baswedan memaparkan kesiapan pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA/sederajat pada 13-15 April. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, memberikan keterangan kepada media perihal kesiapan pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA/sederajat di Gedung kementeri Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 9 April 2015. Anies Baswedan memaparkan kesiapan pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA/sederajat pada 13-15 April. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Bandung - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Rasyid Baswedan mengatakan akan menindak mereka yang terlibat dalam peristiwa tewasnya Fazri Fauzi, siswa SMK Al Hikmah, Garut, Jawa Barat. Fazri meninggal saat mengikuti masa orientasi siswa (MOS) pada Selasa, 4 Agustus 2015.

    Menurut Anies, pengelola sekolah telah abai dengan tidak mengawasi kegiatan MOS yang dilakukan para seniornya. "Kejadian itu harus diproses secara hukum, walau kejadiannya adalah kecelakaan karena membantu seniornya yang hanyut. Tapi kegiatan berbahaya seperti itu sekolah atau guru tidak mengawasi," ujar Anies saat ditemui seusai melakukan diskusi seni di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, Kamis, 6 Agustus 2015

    Sanksi yang dijatuhkan kepada kepala sekolah SMK Al Hikmah, Garut, yang layak adalah disiplin. "Ini langkah pendisiplinan, kalau saya atasannya, kepala sekolahnya itu sudah saya cabut. Tapi atasan dari kepala sekolah adalah pemerintah daerah," katanya.

    Pesan Anies, sekolah harus berani mengubah kebiasaan buruk yang sudah berjalan saban tahun. "Harus berani merubah, jangan mengikuti kebiasaan yang akhirnya melanggar peraturan dan mengandung risiko berat," kata Anies.

    DWI RENJANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.