Muktamar NU, Begini Cerita Gus Ipul Saat Diusir Banser

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Syaefullah Yusuf. TEMPO/Wisnnu Agung Prasetyo

    Syaefullah Yusuf. TEMPO/Wisnnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jombang - Ternyata Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf pernah tidak diizinkan masuk ke ruangan Muktamar Nahdlatul Ulama. Usut punya usut, pengusiran ini dilakukan anggota banser yang tak mengenal Gus Ipul.

    Pengalaman pahit ini disampaikan Gus Ipul saat berkeluh kesah tentang pelaksanaan Muktamar NU di Jombang. Dia mengingat persis saat dirinya bersama ajudan bersitegang dengan anggota banser yang mengamankan ruang wakil gubernur. "Maaf, Pak, ini ruangan wakil gubernur, " kata Gus Ipul kepada Tempo, Rabu, 5 Agustus 2015.

    Kontan sikap keras banser itu mengundang adu mulut Gus Ipul dengan ajudannya yang berulang kali menjelaskan jika Gus Ipul adalah Wakil Gubernur Jawa Timur. Beruntung insiden itu berhasil diselesaikan setelah panitia memberitahu anggota banser tersebut. "Itu terjadi di muktamar Makassar," katanya sambil tertawa.

    Lantas, kisah konyol apa yang dialami Gus Ipul dalam Muktamar Jombang? Dengan cepat dia menjawab, "capek". Bukan lelah mempersiapkan muktamar, melainkan melayani foto seluruh peserta, banser, panitia, hingga masyarakat Jombang yang menemuinya di jalan.

    Apalagi lokasi muktamar yang terpisah dengan memanfaatkan fasilitas publik memaksa Gus Ipul berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain. "Saya pernah jalan dari sini ke situ (radius 100 meter) satu jam karena bolak-balik berhenti diajak foto," katanya.

    Namun karena tak bisa menolak dan berupaya bersikap ramah, Gus Ipul dengan sabar melayani permintaan mereka satu per satu. Bahkan, tak jarang langkahnya terhenti saat para pedagang kaki lima yang memergokinya di jalan menghadangnya untuk berfoto. Setidaknya di Jombang Gus Ipul tidak akan diusir banser karena wajahnya sangat populer.

    HARI TRI WASONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.