Temui Wantimpres, Seknas Jokowi: Ganti Menko Perekonomian  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Perekonomian Sofyan Djalil (kiri) tengah berbincang dengan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, sebelum rakor di kantor Kemenko, Jakarta, 15 Januari 2015. Rakor tersebut membahas tentang pembiayaan BPJS. Tempo/Tony Hartawan

    Menko Perekonomian Sofyan Djalil (kiri) tengah berbincang dengan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, sebelum rakor di kantor Kemenko, Jakarta, 15 Januari 2015. Rakor tersebut membahas tentang pembiayaan BPJS. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.COJakarta - Sekretariat Nasional Jokowi mendatangi Dewan Pertimbangan Presiden di kantornya pada Rabu, 5 Agustus 2015. Ketua Umum Seknas Jokowi Muhammad Yamin mengatakan tujuan kedatangan mereka adalah menyampaikan masukan atas kinerja Kabinet Kerja.

    "Kita ingin Presiden Jokowi berhasil dalam masa pemerintahannya, sehingga kita menyampaikan beberapa hal yang perlu dievaluasi dengan serius," ucap Yamin seusai pertemuan.

    Salah satu hal yang perlu dievaluasi, menurut Yamin, adalah kinerja kementerian bidang perekonomian. Seknas Jokowi menilai kondisi perekonomian Indonesia saat ini tak sesuai dengan visi Nawacita Jokowi, sehingga menteri-menteri di bidang tersebut perlu diganti.

    Dua menteri yang menurut Yamin harus diganti adalah Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. "Ekonomi tak berjalan baik," ujar Yamin. "BUMN juga, seperti kasus dwelling time."

    Kedatangan 15 anggota Seknas Jokowi diterima Ketua Wantimpres Sri Adiningsih dan anggotanya, Sidarto Danusubroto. Yamin mengklaim Wantimpres menyambut positif masukan Seknas Jokowi. "Saya kira Wantimpres juga mendukung reshuffle."

    Sidarto Danusubroto menuturkan Wantimpres menampung masukan dari Seknas Jokowi. "Insya Allah, akan kami sampaikan pada Presiden," katanya.

    MOYANG KASIH DEWIMERDEKA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.