3 Rekomendasi Politik Din Syamsuddin untuk Muhammadiyah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Din Syamsuddin. TEMPO/Dasril Roszandi

    Din Syamsuddin. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Dua hari jelang pergantian kepengurusan, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menitipkan tiga rekomendasi untuk kebijakan politik kepada para peserta Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar. Din berharap usulan itu dibahas oleh para peserta pada rangkaian sidang sembari menunggu hasil penghitungan suara pemilihan formatur, Kamis besok.

    “Ada tarikan kuat kepada Muhammadiyah untuk mendukung partai politik. Ini mengurangi penerapan khitah Makassar. Karena itu saya mengajukan tiga opsi agar Muhamammadiyah meneguhkan jati dirinya,” kata Din pada konferensi pers di arena muktamar, kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Rabu, 5 Agustus 2015. Khitah yang dimaksud adalah hasil keputusan Muktamar ke-38 di Makassar, yang menegaskan bahwa Muhammadiyah bersikap netral, tidak terlibat aktif serta tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun.

    Din menyebutkan, tiga rekomendasi politik sudah diucapkan pada pidato iftitah, sebagai rangkaian awal muktamar, Senin malam lalu. Dari tiga opsi, yang pertama adalah menekankan bahwa Muhammadiyah tetap pada jati diri kulturalnya. Yakni mengembangkan politik moral dan tidak aktif pada kegiatan politik praktis, seperti khitah 44 tahun lalu.

    Pilihan kedua, Din melanjutkan, Muhammadiyah tetap pada gerakan kultural untuk dakwah pencerahan. Adapun aspirasi politik 35 juta warga Muhammadiyah disalurkan dengan mendirikan amal usaha berupa partai politik di luar ormas. “Atau membina hubungan dengan partai politik lain, yang harus ditegaskan bahwa harus mengikuti Muhammadiyah. Baik menentukan pimpinan atau calon pada pemilu,” ujarnya.

    Pilihan terakhir yang diusulkan Din adalah Muhammadiyah tetap pada gerakannya selama ini, serta menyikapi politik secara rasional. Bentuknya dengan membuat perjanjian dengan partai politik tertentu secara ad hoc. Setiap daerah bisa dibebaskan menentukan mitra, dengan konsekuensi partai bersangkutan mesti memperjuangkan nilai kemuhammadiyahan.

    Menurut Din, muktamar di Makassar sebagai tempat lahir khitah 1971 sangat tepat untuk menegaskan sikap politik Muhammadiyah. Sebab itu disebut sesuai dengan salah satu slogan muktamar kali ini, yakni “Dari Makassar ke Makassar”.

    Adapun bentuk rekomendasi, bisa dilanjutkan dengan menerbitkan khitah baru ataupun berbentuk rekomendasi. “Yang jelas, selesai muktamar di Makassar, jangan lagi ada kesangsian dalam menyikapi pandangan politik.” Dia juga memastikan bahwa Muhammadiyah tetap pada tujuannya sebagai gerakan pencerahan di bidang dakwah untuk umat.

    AAN PRANATA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.