Sebastian Salang Formappi Kapok Ikut Pilkada, Trauma Mahar?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Sebastian Salang, menunjukkan kemiripan desain gedung baru DPR dengan gedung parlemen di Chile. TEMPO/Imam Sukamto

    Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Sebastian Salang, menunjukkan kemiripan desain gedung baru DPR dengan gedung parlemen di Chile. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menyatakan tak lagi berminat maju di pemilihan kepala daerah. Alasannya, usianya tak lagi muda saat pilkada periode berikutnya yang digelar pada 2020. "Sudah tidak pas. Makanya, sebenarnya sekarang waktu yang paling tepat untuk maju," kata dia, Rabu, 5 Agustus 2015.

    Sebastian batal maju ke pilkada lantaran tidak menemukan partai politik yang tepat sebagai pendukungnya. Sebelumnya, dia sempat didukung beberapa partai, antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

    Namun salah satu partai di antaranya meminta mahar politik hingga mencapai Rp 3 miliar. Sebastian Salang pun mengurungkan diri. "Ini soal prinsip pengabdian, bukan negosiasi mahar untuk kekuasaan," ujarnya.

    Sebastian menerangkan Partai Golkar dan PKB juga sempat menawarinya tanpa tuntutan mahar politik. Namun keduanya tak memiliki kursi sesuai dengan keinginan Sebastian. "Saya butuhnya tujuh kursi, mereka cuma punya enam kursi," tutur pria kelahiran Flores itu.

    Rencana awalnya, Sebastian ingin menjadi Bupati Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Ia bermimpi menjadikan Kabupaten Manggarai sebagai role model untuk kabupaten di wilayah timur Indonesia. "Selama ini citra NTT kan buruk, jelek, dan jorok. Saya ingin mengubah citra itu," ujarnya.

    DEWI SUCI RAHAYU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.