Wagub Sumut Diperiksa, Jaksa Akan Gali Perencanaan Bansos

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Evi Susanti mengenakan rompi tahanan dikawal ketat petugas keluar dari gedung KPK, Jakarta, 3 Agustus 2015. KPK resmi menahan Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya, Evy Susanti karena diduga terlibat kasus penyuapan kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Medan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Evi Susanti mengenakan rompi tahanan dikawal ketat petugas keluar dari gedung KPK, Jakarta, 3 Agustus 2015. KPK resmi menahan Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya, Evy Susanti karena diduga terlibat kasus penyuapan kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Medan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi hari ini diperiksa Kejaksaan Agung terkait perencanaan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah Pemprov Sumut. Erry telah tiba di Kejaksaan Agung pukul 09.45 tadi.

    Seorang penyidik di Kejaksaan Agung memastikan materi pemeriksaan tersebut. "Fokusnya masih di situ, terkait tugas pokok dan fungsi dia apa, apa keterlibatan dia, dan apa yang ia tahu soal perencanaan bansos," ujar jaksa yang menolak disebut namanya itu ketika ditemui Tempo di Kejagung, Rabu, 5 Agustus 2015

    Sebagaimana diketahui, Kejagung saat ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi bansos dan hibah Provinsi Sumatera Utara 2012-2013. Adapun pengusutan itu sendiri telah naik ke penyidikan pada 23 Juli lalu.

    Kejagung belum menetapkan tersangka pada proses penyidikan ini. Namun hingga tanggal 10 Agustus 2015 nanti, Kejagung akan melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat Pemprov Sumatera Utara.

    Penegak hukum ini menambahkan Erry juga akan ditanyai terkait kabar kalau dirinya sudah memperingatkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho perihal potensi penyalahgunaan dana bansos.

    Seperti dimuat majalah Tempo, Erry sempat mengatakan bahwa Gatot jarang melibatkannya di pemerintahan sejak dia memperingatkan atasannya mengenai hal itu.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.