Dahlan Menang Praperadilan, Kejagung: Ada Tersangka Lain

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan didampingi kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra menjawab pertanyaan awak media usai diperiksa penyidik Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri di gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 22 Juni 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan didampingi kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra menjawab pertanyaan awak media usai diperiksa penyidik Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri di gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 22 Juni 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Tony Spontana, mengatakan akan mengkaji putusan praperadilan mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Dahlan Iskan yang diterima hakim Lendriyati Janis.

    Tony menilai kemenangan Dahlan hanya soal perbedaan persepsi hakim dengan penerbitan surat perintah penyidikan. "Ini bukan akhir segalanya, ini masih proses," ujarnya, Rabu, 5 Agustus 2015. "Jadi putusan praperadilan ini menyangkut proses awal penanganan perkara."

    Tony mengatakan Kejaksaan Tinggi akan kembali menyelidiki kasus dugaan korupsi pembangunan gardu listik. Ada kemungkinan, kata dia, Kejati juga akan menetapkan tersangka selain yang telah ditetapkan sebelumnya.

    "Sampai hari ini bisa saya sampaikan, masih terbuka kemungkinan penyidik untuk  mengeluarkan sprindik baru," ujarnya.

    Hakim Lendriyati mengabulkan seluruh gugatan praperadilan yang diajukan Dahlan. Lendriyati menilai penetapan tersangka Dahlan dalam kasus dugaan korupsi listrik Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara oleh Kejaksaan Tinggi DKI tidak sah karena tidak melalui prosedur yang sah.

    Ia mengatakan Kejaksaan langsung mengeluarkan surat perintah penyidikan tanpa melalui pemeriksaan saksi lebih dulu dalam proyek yang nilainya mencapai Rp 1 triliun itu.

    Kuasa hukum Dahlan, Yusril Ihza Mahendra, mempersilakan Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali (PK). "Kalau PK belum ada presedennya. Belum tentu secara hukum acara diterima atau tidak," ujar Yusril. Selain itu, kata dia, putusan praperadilan tak bisa dibanding atau dikasasi.

    DEWI SUCI | LINDA TRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.