Dahlan Iskan Menang Praperadilan, Jaksa Agung Tetap Semangat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jaksa Agung HM. Prasetyo memberikan keterangan kepada wartawan terkait nama-nama jaksa yang dicalonkan menjadi kandidat pimpinan KPK di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, 23 Juni 2015. Jaksa Agung merekomendasikan ke Kelima nama jaksa untuk menjadi bakal calon pimpinan Komisi pemberantasan korupsi (KPK).Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Jaksa Agung HM. Prasetyo memberikan keterangan kepada wartawan terkait nama-nama jaksa yang dicalonkan menjadi kandidat pimpinan KPK di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, 23 Juni 2015. Jaksa Agung merekomendasikan ke Kelima nama jaksa untuk menjadi bakal calon pimpinan Komisi pemberantasan korupsi (KPK).Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Meski mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan memenangi praperadilan dan tak lagi berstatus tersangka, Jaksa Agung Prasetyo memastikan kasus Dahlan tetap diusut. Prasetyo meminta para jaksa tidak patah semangat setelah Dahlan menang dalam praperadilan.

    "Ya, kami ketawa sajalah. Tapi saya pesankan pada anak-anak saya, para jaksa, agar tetap semangat jalan terus," ujar Prasetyo di Kantor Presiden, Selasa, 4 Agustus 2015. Prasetyo mengatakan akan mempelajari putusan praperadilan dan kembali menjadikan Dahlan sebagai tersangka.

    Prasetyo mengambil contoh kasus Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin yang ditersangkakan kembali oleh KPK setelah menang dalam praperadilan. "Kan bukan keputusan akhir, bisa saja seperti itu, semuanya masih berjalan," ujarnya. 

    Prasetyo menegaskan, alat bukti yang dimiliki Kejaksaan sudah cukup. Menurut dia, dari saksi, petunjuk, hingga alat bukti, semua memiliki nilai bukti yang sah. "Ini bukan main-main, mereka sudah bekerja lama. Ini kan pengembangan kasus, kita menangani kasus yang sudah disidangkan dan ada bukti DI di situ," ujarnya.

    Sebelumnya, hakim Lendriyati Janis mengabulkan seluruh gugatan praperadilan yang diajukan Dahlan. Lendriyati menilai penetapan tersangka Dahlan dalam kasus dugaan korupsi listrik Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tidak sah karena tidak melalui prosedur yang sah. Sebab, Kejaksaan langsung mengeluarkan surat perintah penyidikan tanpa melalui pemeriksaan saksi lebih dulu dalam proyek senilai Rp 1 triliun itu.

    TIKA PRIMANDARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.