Kisruh Calon Tunggal di Pilkada, Mendagri Menghadap Jokowi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas Pelaksanaan Pilkada Serentak di Kantor Presiden Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Juli 2015. Presiden menyatakan pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2015 harus berjalan lancar dan aman. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas Pelaksanaan Pilkada Serentak di Kantor Presiden Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Juli 2015. Presiden menyatakan pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2015 harus berjalan lancar dan aman. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan siang ini Presiden Jokowi akan menerima Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantor Presiden. Pertemuan itu akan membahas mengenai pemilihan kepala daerah serentak yang terancam tertunda di beberapa daerah yang disebabkan pasang calon yang maju hanya satu.

    "Kementerian Dalam Negeri sudah menyiapkan beberapa opsi solusi," kata Pratikno di Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2015.

    Menurut Pratikno, opsi-opsi itu tak mendadak disiapkan. "Ini sudah disiapkan sejak dulu, tapi masih menunggu data final KPU," katanya.

    Aturan pilkada serentak mensyaratkan minimal ada dua pasang calon yang bertarung dalam pemilihan. Pada periode pendaftaran pertama, ada 12 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon. Selanjutnya, KPU membuka pendaftaran kembali pada 1-3 Agustus 2015 kemarin. Hasilnya, masih ada tujuh daerah yang memiliki satu pasangan calon.

    Selain Mendagri, kata Pratikno, Menteri Hukum dan HAM serta Menko Polhukam juga akan terlibat secara teknis untuk mencari solusi. "KPU juga akan dilibatkan," kata dia. Pratikno menjanjikan solusi pilkada serentak akan segera dirumuskan. "Dalam beberapa hari ke depan sudah selesai."

    Sebelumnya, Ketua KPU Husni Kamal Manik menyatakan pilkada di daerah yang tak memiliki dua pasang calon atau lebih harus ditunda hingga 2017.

    MOYANG KASIH DEWIMERDEKA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.