Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno optimistis Indonesia dan kawasan Laut Cina Selatan tetap aman. Tedjo yakin perang tidak akan terjadi. Sebab, negara yang bersengketa lebih mengutamakan penyelesaian secara diplomatik ketimbang perang. “Tapi kalau sampai terjadi perang, pasti berimbas ke Indonesia,” kata Tedjo, Rabu pekan lalu.
Masalahnya, penyelesaian diplomatik itu tak mudah. Guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa negara-negara yang bersengketa menutup diri dari dialog antar-mereka. Perlu negara lain yang dianggap netral untuk menengahi sehingga dialog bisa dilakukan. Hikmahanto optimistis Indonesia bisa menjadi penengah dalam dialog tersebut. “Menyelesaikan sengketa memang sulit, tapi minimal Indonesia harus bisa redam terjadinya perang,” kata Hikmahanto.
Menurut Tedjo, hal itu memang akan dilakukan. Indonesia akan mengajak negara ASEAN yang bersengketa untuk berdialog bareng. Pemerintah sudah memerintahkan agar Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan melobi perdamaian dalam sejumlah agenda internasional dan regional.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku berbicara tentang perdamaian Laut Cina Selatan dalam pertemuan antar-Menteri Pertahanan se-ASEAN di Langkawi, Malaysia, 16 Maret lalu. Ryamizard mengimbau negara-negara yang bersengketa tidak mengangkat senjata. Sebagai solusi, Ryamizard mengajak negara-negara bersengketa melakukan patroli damai bersama di Laut Cina Selatan. “Ini konsep bagus untuk meredam konflik,” kata Ryamizard, awal Juni lalu.
Ryamizard juga berbincang dengan Menteri Pertahanan Cina dalam acara Shangri-La Dialogue di Singapura akhir Mei 2015. Dalam pertemuan Menteri Pertahanan kawasan Asia-Pasifik itu, Ryamizard lagi-lagi menyampaikan konsep patrolinya. “Dalam pertemuan bilateral, Menhan Cina mendengarkan dengan saksama konsep patroli bersama di Laut Cina Selatan,” kata Ryamizard.
Pengamat militer dari Universitas Padjadjaran Muradi mengatakan meski menjadi penengah, pemerintah tak boleh lengah. Pemerintah wajib meningkatkan kemampuan, kekuatan, dan penjagaan di perbatasan Laut Cina Selatan dan sumber daya vital milik Indonesia. “Pemerintah harus bisa yakinkan warganya kalau Indonesia kuat dan aman dari bahaya konflik tersebut,” kata Muradi.
Selanjutnya >> Jika Perang Terjadi