Kasus Tolikara, Presiden GIDI Diperiksa Polisi Papua

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo bersama Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen Sihaan serta muspida Provinsi Papua menjenguk Galibuli Jikwa (50 tahun), korban tertembak dalam rusuh Tolikara pada Jumat, 17 Juli 2015 lalu di rumah sakit, 22 Juli 2015. TEMPO/Cunding Levi

    Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo bersama Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen Sihaan serta muspida Provinsi Papua menjenguk Galibuli Jikwa (50 tahun), korban tertembak dalam rusuh Tolikara pada Jumat, 17 Juli 2015 lalu di rumah sakit, 22 Juli 2015. TEMPO/Cunding Levi

    TEMPO.CO, Jayapura - Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Dorman Wandikmbo diperiksa oleh penyidik Kepolisian Daerah Papua. Pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Polda Papua, Kota Jayapura, Papua, pada Senin, 3 Agustus 2015 berlangsung selama enam jam, sejak pukul 12.00 WIT hingga pukul 18.00 WIT.

    Dorman dan sejumlah pengurus GIDI, termasuk sekitar 70-an orang, terlihat memenuhi halaman bangunan Kantor Reserse dan Kriminal Umum Polda Papua di Kompleks Kantor Polda Papua. Saat wartawan akan mewawancarai dan mengambil gambar Dorman dan pengurus GIDI lainnya usai diperiksa polisi, massa melarang dan menghalang-halangi para wartawan.

    Kuasa hukum GIDI, Olga Hamadi, mengatakan ada sekitar 37 pertanyaan yang diajukan penyidik terkait amuk massa di Kota Karubaga, Tolikara, pada Jumat, 17 Juli 2015 saat umat Islam mengadakan salat Id. "Pemeriksaan ini menyangkut panitia pelaksanaan kegiatan, adanya jadwal kegiatan yang bergeser dari tanggal 22-27 Juli dimajukan ke tanggal 15-19 Juli," katanya, Senin, 3 Agustus 2015.

    Menurut Olga, alasan pergeseran pemindahan jadwal itu dikarenakan kalender masuk sekolah bagi pelajar dan mahasiswa pada tanggal 20 Juli. "Sehingga dimajukan pada 15-19 Juli,” ujar Olga yang terlihat mendampingi Dorman di dalam ruang pemeriksaan.

    Olga juga mengatakan dalam pemeriksaan itu juga ditanyakan tentang adanya surat edaran pertama dan kedua yang meralat surat pertama. Kemudian adanya permintaan maaf dan juga komunikasi yang dibangun oleh Presiden GIDI Dorman Wandikmbo terhadap Kapolres Tolikara AKBP Soeroso dan ustad di Karubaga untuk mempersilakan beribadah.

    "Juga ada pertanyaan terkait peserta seminar dan kebaktian kebangunan rohani Pemuda GIDI berasal dari mana saja," ujarnya. Saat pemeriksaan Dorman menjelaskan, peserta berasal dari mahasiswa GIDI di seluruh Indonesia dan beberapa pengkhutbah didatangkan dari luar negeri. Kemudian pernyataan terakhir ditutup dengan adanya kesepakatan yang sudah dibuat kedua belah pihak, baik GIDI maupun muslim untuk menyelesaikan secara damai.

    Kapolda Papua Brigjen Polisi Paulus Waterpauw mengatakan pemeriksaan pada Senin, 3 Agustus 2015 hanya terkait Presiden GIDI Dorman Wandikmbo. "Sebagai warga negara yang baik dan patuh hukum, jika ada permasalahan yang ditangani kepolisian, siapa pun dia harus mengikuti sesuai proses hukum yang berlaku," katanya.

    Pemanggilan yang dilakukan penyidik, ujar Paulus, tidak dikembangkan ke hal lain. "Permasalahan ini kan bermula di saat sesuatu terjadi, lalu polisi datang, dan melakukan olah tempat kejadian perkara," ujarnya.

    Dalam prosesnya, polisi perlu penambahan keterangan dari para pihak yang dimaksud, lalu digabungkan dengan temuan awal polisi. "Yang perlu dilihat untuk pengembangan ini, siapa pun dia, harus hormati hukum,” ucap Paulus.

    Sementara untuk perkembangan lanjutan mengenai dua tersangka dan otak di balik kejadian ini, Paulus belum bisa membeberkan lebih jelas. Ia masih masih menunggu laporan dari Kapolda Papua sebelumnya Irjen Polisi Yotje Mende.

    “Setelah ini kami akan memaparkan hasil pemeriksaan itu. Saat ini semua masih dalam pemeriksaan, tunggu perkembangannya. Intinya, momen ini bagus untuk kami nyatakan bahwa siapa pun dia, di depan hukum sama. Jika diundang dan dipanggil, ya harus hadir,” katanya.

    CUNDING LEVI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.