Bakal Calon Bupati Toba Samosir Mengaku Diperas Parpol  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah Pegawai KPU memasukan surat suara saat mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 7 April 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Sejumlah Pegawai KPU memasukan surat suara saat mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 7 April 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Toba Samosir, Asmadi Lubis dan Jisman Hutapea, batal maju sebagai calon bupati. Menurut Jisman, mereka terpaksa mundur karena Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) meminta Rp 1,6 miliar. "Kami dimintai Rp 1,6 miliar oleh pengurus PKPI pusat. Katanya uang itu untuk membiayai kongres PKPI di Medan," kata Jisman Hutapea dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2015.

    Jisman menceritakan, awalnya dia telah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengurus Cabang PKPI untuk maju dalam pemilihan daerah di Toba Samosir. Namun, PKPI pusat justru diberikan rekomendasi itu kepada pasangan Poltak Sitorus dan Robinson Tampubolon. "Pengurus pusat bilang kalau Poltak Sitorus sudah membiayai Kongres PKPI di Medan Rp 1,6 miliar. Jadi kami diminta mengembalikan uang itu kalau ingin maju," kata Jisman.

    Asmadi dan Jisman menolak memberikan uang tersebut. Mereka lantas mencari rekomendasi ke Partai Gerindra. "Kejadiannya kembali sama, rekomendasi dari daerah sudah oke, tapi di pusat diminta Rp 2,5 miliar," kata Jisman.

    Pengurus Gerindra tingkat pusat, kata Jisman, telah mendapatkan jumlah uang yang sama dari Poltak Sitorus. Mereka diminta mengembalikan uang itu jika ingin maju sebagai calon kepala daerah yang diusung partai berlambang garuda itu. "Kami tak ingin terlibat money politic. Makanya memutuskan mundur saja dari pencalonan kepala daerah," kata Jisman.

    Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto mengatakan banyaknya calon tunggal di daerah-daerah peserta Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015 adalah akibat persoalan mahar politik yang belum beres. Partai politik menolak mengusung calon yang tidak mampu membayarkan sejumlah uang bagi elit partai.

    "Ketidakmauan partai mengusung pasangan calon itu sangat mungkin karena ada hal-hal yang belum beres, misalnya biaya dukungan," kata Nico dalam diskusi yang sama. Hingga saat ini, kata Nico, ada tujuh pemilihan kepala daerah yang bakal tertunda hingga 2017. Menurutnya, bila hal itu terjadi, partai politik yang seharusnya bertanggung jawab.

    INDRI MAULIDAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.