Penjara Penuh Pengguna Narkoba, Jusuf Kalla: Nanti Transaksi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla diwawancara wartawan dalam pembukaan 2015 Institute of International Finance (IIF) Asian Summit di Jakarta, 7 Mei 2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Wakil Presiden Jusuf Kalla diwawancara wartawan dalam pembukaan 2015 Institute of International Finance (IIF) Asian Summit di Jakarta, 7 Mei 2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pengguna narkoba tak seharusnya dipenjara melainkan hanya perlu mendapatkan pembinaan.

    Jusuf Kalla mengatakan, semakin banyak pengguna yang berada di penjara tujuan utama pembinaan kepada narapidana akan semakin sulit terealisasi. Dikhawatirkan kapasitas yang berlebih justru akan semakin berdampak buruk. "Nanti di dalam malah transaksi," ujar Jusuf Kalla atau JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin 3 Agustus 2015.

    Pengampunan yang diberikan menurutnya bukan sebuah grasi. "Di undang-undang baru kan memang dibina, bukan dipenjarakan. Tapi kalau grasi itu kan urusan lain," kata JK.

    Di negara-negara lain, ujar JK, peraturan serupa juga sudah diterapkan. Apalagi menurutnya, separuh dari penghuni penjara umumnya adalah para pemakai narkoba.

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly sebelumnya menginstruksikan agar wacana pemberian grasi terhadap para penyalah guna narkoba untuk segera direalisasikan. Yasonna meminta agar tim pendataan terpadu yang terdiri dari lembaga pemasyarakatan, Badan Narkotik Nasional, Kejaksaan, dan Polri dapat memastikan apakah sang napi benar-benar penyalah guna murni atau merangkap sebagai bandar.

    Menurut Yasonna, dari hasil tinjauannya ke seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia, kasus narkoba menempati urutan teratas dalam daftar narapidana. Tercatat, sekitar 20 ribu terpidana yang kini mendekam di penjara lantaran terlibat perkara narkotika. Dia menduga sebagian besar napi hanya sebagai penyalah guna barang haram.

    FAIZ NASHRILLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.