Masih Ada Calon Tunggal, JK Minta Surabaya Jadi Contoh  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar daerah yang masih memiliki calon tunggal meniru Surabaya yang akhirnya ada penambahan pasangan calon. Jusuf Kalla berharap pada hari pendaftaran terakhir ini, jumlah daerah dengan calon tunggal berkurang.

    Kalla mengaku mendengar kabar hari ini ada tambahan satu pasangan calon yang akan bertarung dalam pemilihan Wali Kota Surabaya. "Jadi kalau Surabaya kota besar saja sudah begitu, mestinya daerah lain juga mengikuti," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2015.

    Pasangan Dhimam Abror Djuraid dan Haries Purwoko datang mendaftar sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya di menit-menit terakhir jelang ditutupnya perpanjangan masa pendaftaran, Senin sore, 3 Agustus 2015. Keduanya datang ke kantor KPU Surabaya sekitar Pukul 15.40 WIB atau 20 menit sebelum pendaftaran yang dibuka untuk tahap kedua itu ditutup.

    Keduanya diusung oleh koalisi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional yang seluruhnya memiliki sepuluh kursi di parlemen, atau tepat di batas minimal persyaratan untuk bisa mendaftarkan calon. Para pendukung Abror-Haries yang berasal dari kedua partai itu ikut mengiringi ke kantor KPU.

    Mengenai kabar permintaan Partai Demokrat yang menginginkan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk memperpanjang tenggat waktu hingga satu bulan, JK mengaku belum mendapatkan informasi.

    Namun, JK menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum. "Sebenarnya bagus kalau ada perpanjangan, itu memberikan kesempatan orang untuk berunding kembali," kata dia. Apalagi saat hanya tersisa sembilan daerah yang masih memiliki calon tunggal.

    FAIZ NASHRILLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.