Isu Politik Uang di Muktamar NU, Suara Dihargai Rp 15 Juta  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj memberi sambutan dalam pembukaan Muktamar NU ke-33 di Alun-Alun Jombang, Jawa Timur, 1 Agustus 2015. TEMPO/ISHOMUDDIN

    Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj memberi sambutan dalam pembukaan Muktamar NU ke-33 di Alun-Alun Jombang, Jawa Timur, 1 Agustus 2015. TEMPO/ISHOMUDDIN

    TEMPO.COJombang - Kubu KH Salahuddin Wahid terus melancarkan serangan kepada kandidat Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang lain. Kali ini mereka menyebut upaya membeli suara senilai Rp 15 juta per Pimpinan Cabang NU.

    Tudingan ini disampaikan mantan Ketua PBNU era Hasyim Muzadi, Andi Jamaro, yang mengetahui munculnya gerakan politik uang (money politic) dari salah satu calon Ketua Umum Tanfidziyah. Setiap suara PCNU dibeli dengan harga Rp 15 juta agar bersedia menyepakati metode ahlul halli wal aqdi (AHWA) atau musyawarah sembilan ulama perwakilan AHWA dalam memilih Rais Am Syuriah atau Dewan Syuro. "Sampai sore ini, upaya membeli suara itu masih ada," ucap Andi kepada Tempo, Ahad, 2 Agustus 2015.

    Andi menolak menyebutkan tudingan itu diarahkan kepada KH Said Aqil Siradj. Namun melihat dinamika pemaksaan mekanisme AHWA oleh panitia kepada muktamirin membuat dia berpikir soal Said Agil. "Ini bukan tudingan, tapi yang ngotot menerapkan AHWA kan mereka." 

    Karena itu, Andi berharap Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepolisian mengusut tuntas praktek ini dan menghentikan sebelum pelaksanaan pemilihan. Hal ini sekaligus membuktikan kepada publik bahwa mekanisme AHWA yang didesain untuk menghindari politik uang justru menjadi ajang transaksional.

    Andi menyatakan baik dia maupun Gus Solah tidak alergi dengan AHWA. Metode tersebut bahkan bisa disepakati setelah terlebih dulu masuk di muktamar dan ditetapkan dalam rapat pleno. "Tidak seperti sekarang ini yang jauh hari sudah dipaksakan," ucapnya.

    Hingga kini, dia masih mempersoalkan komposisi AHWA yang tak memasukkan KH Hasyim Muzadi. Hal ini berpotensi mengganjal keinginan muktamirin untuk mencalonkan Hasyim Muzadi sebagai kandidat Rais Am mendampingi Gus Solah. Bagi Andi, sosok Hasyim sangat layak dan tepat menduduki posisi itu untuk saat ini. 

    HARI TRI WASONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.