Gus Solah Dikabarkan Mundur dari Bursa Ketua Umum NU  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Presiden dari Partai PDIP, Jokowi Widodo bertemu dengan pengasuh Ponpes Tebuireng, Jombang, KH Salahudin Wahid (Gus Solah), di Jombang, Jawa Timur, (3/5) Malam. Tempo/ISHOMUDDIN

    Calon Presiden dari Partai PDIP, Jokowi Widodo bertemu dengan pengasuh Ponpes Tebuireng, Jombang, KH Salahudin Wahid (Gus Solah), di Jombang, Jawa Timur, (3/5) Malam. Tempo/ISHOMUDDIN

    TEMPO.CO, Jombang - Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang beredar kabar bawah Salahuddin Wahid mengundurkan diri dari bursa pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar NU. Kemunduran Gus Solah ini dikaitkan dengan majunya As'ad Ali, Wakil Ketua Umum PB NU saat ini, sebagai kandidat.

    Kabar pengunduran Gus Solah ini didengar Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dua hari lalu. Istri mendiang Gus Dur ini menerima pemberitahuan tersebut dari seseorang yang mengikuti dinamika muktamar NU. "Saya dengar kabar itu dua hari lalu," kata Sinta kepada Tempo di Jombang, Sabtu, 1 Agustus 2015.

    Sinta sendiri menolak menanggapi pengunduran diri adik iparnya itu. Dia hanya menyebutkan jika pengunduran Gus Solah ini dikarenakan adanya seorang kandidat yang maju. "Pak As'ad maju, sehingga Gus Solah mundur," katanya.

    Namun hal itu dibantah putrinya, Yenny Wahid, yang mengatakan masih melihat tim sukses pamannya bergerak. Dia juga meragukan kabar yang diterima ibunya itu sebagai kebenaran. "Jangan-jangan info yang diterima ibu salah, " katanya.

    Yenny berpesan kepada para kandidat Ketua Umum NU untuk menjunjung tinggi amanat muktamirin. Dia juga berharap muktamar ini memberi ruang terbuka kepada siapa saja kader NU yang punya kemampuan. Selama ini banyak kader NU yang bagus tapi tak dicalonkan oleh pengurus karena kurang populer. 

    HARI TRI WASONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.