Kenapa Jokowi Mengganggap PKK Masih Penting?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden RI Jokowi tiba di Istana, didampingi Presiden Singapura, Tony Tan (belakang), dalam kunjungannya ke Singapura, 28 Juli 2015. REUTERS/Edgar Su

    Presiden RI Jokowi tiba di Istana, didampingi Presiden Singapura, Tony Tan (belakang), dalam kunjungannya ke Singapura, 28 Juli 2015. REUTERS/Edgar Su

    TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Presiden Joko Widodo meminta kepada kelompok ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) turut mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga. Menurut dia, peran PKK sangat strategis dalam rencana pemerintah meningkatkan kesejahteraan.

    "PKK merupakan motor penggerak kesejahteraan keluarga," kata Jokowi di Lapangan Sunburst, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu, 1 Agustus 2015. "PKK sudah menunjukan program posyandu, Keluarga Berencana (KB), dan program kesejahteraan keluarga lainnya di seluruh Indonesia."

    Menurut Jokowi, pemerintah daerah di seluruh penjuru Tanah Air juga harus mendukung langkah dan kerja PKK. "Penjuru peningkatan kualitas hidup di masing-masing keluarga. Ini banyak dilakukan tim penggerak PKK di daerah."

    Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Widodo menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang dipusatkan di Tangerang Selatan. Presiden didampingi sejumlah menteri Kabinet Kerja. Di antaranya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohanna Yambise, dan lainnya.

    Seusai pidato, Jokowi turun langsung ke arah ibu-ibu PKK. Walhasil, ratusan ibu-ibu PKK yang berasal dari seluruh Indonesia itu langsung mengerubungi Jokowi untuk sekadar berfoto.

    Tampak hadir juga Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany; pelaksana tugas Gubernur Banten, Rano Karno; dan jajaran pejabat pemerintah daerah lainnya.

    Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2014, maka ditetapkan tanggal 29 Juni sebagai Harganas. Meski ditetapkan Harganas, namun pemerintah tak meliburkannya. Pemerintah menetapkan Harganas bertujuan untuk sosialisasi pentingnya keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.