Sekelompok Massa Desak Pilkada Kabupaten Kediri Ditunda  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP/Hasan Jamali

    AP/Hasan Jamali

    TEMPO.CO, Kediri - Sekelompok massa berunjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri, Jumat, 31 Juli 2015. Mereka menuntut pemilihan kepala daerah (pilkada) Kediri ditunda karena hanya memunculkan calon boneka.

    Massa yang menamakan diri Forum Komunikasi Penggiat Demokrasi (Pegad) ini memblokade jalan raya di depan kantor KPU. Mereka memaksa masuk ke dalam kantor KPU yang dijaga ketat puluhan aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja. “Biarkan kami bertemu anggota KPU yang jadi pelacur penguasa,” kata Khoirul Anam, koordinator pengunjuk rasa.

    Khoirul menuding pilkada Kediri hanya permainan pasangan inkumben Haryanti Sutrisno-Masykuri. Pasangan ini dianggap bekerja sama dengan KPU untuk menjegal munculnya calon-calon lain. Akibatnya pilkada serentak tahun ini hanya diikuti dua pasangan calon. "Pasangan lainnya itu hanya boneka," kata dia.

    Pasangan Ari Purnomo Adi-Arifin Tafsir yang menjadi lawan Haryanti-Masykuri, menurut Khoirul, tak serius mencalonkan diri. Bahkan Ari Purnomo yang diusung Gerindra disebut tak pernah mendaftarkan diri lewat partai tersebut.

    Adapun kandidat lain yang serius mendaftar justru dijegal. “Ari Purnomo Adi dan Arifin Tafsir hanyalah calon boneka untuk memuluskan kemenangan dinasti bupati,” ucap Khoirul.

    Kecaman serupa disampaikan Subani, salah satu bakal calon independen yang digugurkan oleh KPU. Pria yang bekerja sebagai pensiunan guru itu hanya mampu mengumpulkan dukungan 57 ribu suara dari 97 ribu suara yang ditentukan KPU. Demikian pula dengan pencalonan bekas Ketua Umum Persebaya Whisnu Wardana yang terganjal syarat administrasi. “KPU sengaja menjegal semua calon yang menginginkan perubahan di Kediri,” teriak Subani.

    Untuk mencegah terjadinya pembodohan politik dan langgengnya kekuasaan dinasti politik Bupati Haryanti, massa mendesak penundaan pilkada hingga menghasilkan calon-calon yang kredibel. Mereka juga menuding Panitia Pengawas Pemilu Kediri bersikap tak netral.

    Aksi unjuk rasa tersebut akhirnya bubar setelah keinginan mereka bertemu dengan komisioner KPU tak terwujud. Sebab tak satu pun komisioner yang menampakkan batang hidung menemui pengunjuk rasa. “Bapak-bapak KPU sedang tak ada di tempat,” kata seorang pegawai sekretariat KPU.

    HARI TRI WASONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.