Demokrat Ajukan 3 Calon Pesaing Risma

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Dok. TEMPO/Fully Syafi

    Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Dok. TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.COSurabaya - Partai Demokrat menyatakan akan mengajukan calon wali kota dalam menghadapi pilkada serentak di Surabaya. Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo mengatakan telah mengantongi tiga nama bakal calon wali kota untuk menantang pasangan inkumben Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana.

    “Sudah ada tiga nama untuk calon wali kota. Siapa orangnya? Yang jelas, kader yang punya KTA (kartu tanda anggota)-lah. Sampeyan nggrayangi dhewe (kalian raba sendiri namanya),” kata Soekarwo kepada wartawan di kantornya, Jumat, 31 Juli 2015.

    Pria yang juga Gubernur Jawa Timur itu menegaskan, Demokrat mantap mengusung calon wali kota untuk menyaingi Risma. Ketiga calon wali kota itu merupakan kader murni Demokrat yang dianggap memiliki kemampuan yang mumpuni.

    "Ya, harus dari partai sendiri. Nek nggak, yo nggak usah (Kalau tidak, ya tidak usah). Dalam ilmu politik itu ada doksologi, subyektivitas partai. Subyektivitas saya mengatakan, mengusung calon sendiri," tutur Soekarwo.

    Meski begitu, Soekarwo mengakui perlunya sokongan suara dari partai politik lain. Sebab Demokrat tak memiliki cukup suara jika mengajukan calon sendiri. “Kalau sendiri, ya, enggak cukup suaranya, hanya enam suara," kata Soekarwo.

    Soekarwo juga belum mau membuka suara apakah Demokrat akan bergabung dengan Koalisi Majapahit atau membuat koalisi baru. Sebelumnya, para pengurus DPC Partai Demokrat Surabaya meminta izin kepadanya untuk menghadiri acara deklarasi Koalisi Majapahit.

    "Politik itu bukan matematika. Politik itu adalah komunikasi dan membicarakan bagaimana berjuang bersama,” ujar Soekarwo. 

    Selanjutnya, Soekarwo menunggu rekomendasi DPP setelah memberi penjelasan selaku Ketua DPD kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Demokrat. “Itu hierarki partai.”

    ARTIKA RACHMI FARMITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.