Ditagih Biaya Sekolah, Ortu Siswa Miskin di Bandung Kaget

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Guru SMAN 9 Bandung membaca isi buku

    Guru SMAN 9 Bandung membaca isi buku "Ngeunah Keneh Inem" terbitan Geger Sunten yang ada di perpustakaan sekolah, Rabu (30/1). TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Bandung - Sejumlah orang tua siswa miskin di Bandung melaporkan adanya tagihan uang masuk sekolah dan iuran bulanan siswa baru di  beberapa SMA dan SMK negeri. Tagihan itu membuat mereka resah. “Waktu daftar, bayangannya masuk sekolah gratis,” ujar orang tua di sebuah SMK negeri di Kota Bandung, Jumat, 31 Juli 2015.

    Menurut orang tua itu yang identitasnya minta dirahasiakan itu, pihak sekolah meminta orang tua siswa pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), untuk membayar iuran bulanan Rp 250 ribu, dana sumbangan pendidikan (DSP) sebesar Rp 2 juta, serta uang seragam sekolah sekitar Rp 1,5 juta.

    Kelompok aktivis Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan (GMPP) mencatat laporan serupa serta bukti kuitansi dari orang tua siswa miskin di beberapa SMA dan SMK negeri Kota Bandung. Koordinator Kajian GMPP Elvira Zeyn mengatakan, siswa miskin seharusnya dibebaskan dari beban biaya sekolah.

    “Preseden buruk jika pemerintah Kota Bandung tidak melindungi kebijakan untuk siswa miskin,” kata Elvira.

    Beberapa kepala sekolah seperti dari SMAN 1, SMK Negeri 2, dan 12, yang dikonfirmasi menyatakan sekolahnya berkomitmen tidak memungut uang DSP dan iuran bulanan ke siswa tidak mampu. Namun soal seragam sekolah harian putih kelabu, pakaian praktek, olahraga, dan peralatan praktek di SMK, misalnya, tetap menjadi tanggungan orang tua siswa.

    Keperluan siswa tersebut bisa dibeli sendiri atau ke koperasi sekolah dan bisa diangsur. “Kalau sama sekali tidak mampu, kami tidak bisa memaksa untuk bayar. Ada yang begitu sampai siswa lulus, kami tidak menahan ijazahnya,” kata Kepala SMKN 2 Bandung Asep Tapip.

    Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana mengatakan, orang tua siswa miskin memang harus dibebaskan dari biaya sekolah, seperti uang iuran bulanan dan dana sumbangan pendidikan. “Namun soal seragam itu bagian dari biaya personal seperti uang transport, orang tua yang harus memikirkan,” ujarnya.

    Menurut Elih, saat ini Dinas masih merumuskan kebijakan khusus soal biaya sekolah dan subsidi pemerintah untuk mengurangi beban biaya siswa miskin di SMA dan SMK negeri. Ia meminta waktu agar sekolah tidak membahas dulu biaya siswa baru sekarang ini. “Nyamankan dulu, gembirakan masyarakat.”

    ANWAR SISWADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.