Muktamar NU, 9 Cabang Minta Voting untuk Pilih Ketua

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  meresmikan pembukaan Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (23/3). TEMPO/Zulkarnain

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan pembukaan Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (23/3). TEMPO/Zulkarnain

    TEMPO.CO, Kediri - Nuansa pertarungan sejumlah pengurus cabang sudah terasa meski Muktamar Nahdlatul Ulama di Jombang baru dimulai pada Sabtu esok, 1 Agustus 2015. Sebanyak sembilan cabang NU di Jawa Timur menegaskan tak satu suara dengan Pengurus Wilayah NU yang mengklaim menyepakati pemilihan ketua umum dilakukan secara ahlul halli wal aqdi alias musyawarah.

    Pernyataan Rois Syuriah PW NU Jawa Timur Miftahul Akhyar yang menyatakan mendukung mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU dilakukan melalui mekanisme ahlul halli wal aqdi (AHWA) tak mewakili sikap PCNU. “Kami punya sikap sendiri di muktamar yang tak bisa disamakan dengan PWNU,” kata Ketua PCNU Kota Kediri Ahmad Subakir kepada Tempo, Jumat, 31 Juli 2015.

    Menurut Subakir, sikap PWNU dalam muktamar bukan merupakan representasi cabang. Sebab dalam mekanisme pemilihan nanti, baik cabang maupun wilayah sama-sama memiliki hak suara dan tak bisa diwakilkan. Seperti halnya dalam sikap penentuan metode pemilihan Ketua Umum PBNU nanti di mana sejumlah PCNU tak sepakat diberlakukan mekanisme AHWA.

    Sikap para pengurus cabang ini disepakati dalam pertemuan cabang di Kota Kediri yang melibatkan sembilan PCNU. Mereka adalah PCNU Kota/Kabupaten Kediri, PCNU Kota/Kabupaten Blitar, PCNU Tulungagung, PCNU Trenggalek, PCNU Nganjuk, PCNU Ponorogo, dan PCNU Madiun. Kesembilan PCNU tersebut sepakat untuk merevisi mekanisme AHWA jika tetap diusulkan oleh muktamirin.

    Subakir menjelaskan mekanisme AHWA sudah tak update lagi diberlakukan di era pemilihan langsung saat ini. Metode tersebut memaksa para pengurus cabang untuk mendelegasikan pilihan politik mereka kepada anggota majelis yang dipilih kyai sepuh.

    Selanjutnya majelis itulah yang merumuskan siapa sosok yang pas untuk menduduki jabatan ketua umum (tanfidiyah) atau ketua majelis pertimbangan (rois syuriah). “Ada banyak kritikan soal mekanisme ini,” kata mantan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri itu.

    Kesembilan PCNU tersebut, menurut Subakir, juga telah menginventarisir beberapa nama kandidat ketua umum yang terdiri atas KH Said Agil Siroj, KH As’ad Said Ali, dan KH Salahudin Wahid. Sementara untuk calon rois syuriah tidak dibahas dalam kesepakatan mereka.

    Pernyataan serupa disampaikan Rois Syuriah PCNU Kota Kediri KH Ahmad Mahin Toha yang menegaskan sikap politik PWNU tak terkait langsung dengan sikap PCNU di daerah. Ini lantaran masing-masing cabang memiliki hak yang sama dengan pengurus wilayah dalam muktamar nanti. “Silakan kalau Pak Miftahul Ahyar bilang seperti itu (mendukung AHWA), tapi wilayah bukan cabang,” ia menegaskan.

    HARI TRI WASONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.