Partogi Tersangka, Polisi Buru Pelaku Lainnya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktifitas bongkar muat Kontainer di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 26 Januari 2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Aktifitas bongkar muat Kontainer di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 26 Januari 2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Tersangka kasus dwelling time bertambah seorang lagi, yakni Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nonaktif Kementerian Perdagangan Partogi Pangaribuan. Polda Metro Jaya tak lantas menutup perburuan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus lamanya bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

    "Untuk aliran dana, kita akan melakukan pendalaman. Ada beberapa orang yang akan diperiksa nanti sebagai saksi dan tidak menutup kemungkinan akan ditetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Muhammad Iqbal di kantornya pada Kamis, 30 Juli 2015.

    Dua bukti yang menguatkan penetapan Partogi adalah aliran fulus dan keterangan saksi. Beberapa aliran dana di rekening Partogi yang ditujukan kepada beberapa pihak.
    Namun Iqbal enggan menjelaskan lebih jauh karena kasus masih dalam tahap pemeriksaan. Pihak-pihak ini kelak berpotensi menjadi tersangka.

    Ia juga mengakui turut melibatkan anak buah Partogi berinisial R, C, dan Direktur Impor Thamrin Latuconsina sebagai saksi. Hari ini, Jumat, 31 Juli 2015, Iqbal mengatakan akan ada pemeriksaan atas sejumlah saksi.

    Sebelumnya, satgas khusus yang disupervisi Dirkrimum Polda Metro Kombes Khrisna Murti dan Dirkrimsus Kombes Mujiyono serta Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Hengky Haryadi menemukan US$ 42 ribu dari meja kerja R, staf Partogi. Kepada polisi, R mengaku bahwa uang tersebut bukanlah uangnya, melainkan uang atasannya, Partogi.

    URSULA FLORENE SONIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.