19 Kecamatan di Karawang Kekeringan dan Krisis Air Bersih  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga memanggul air melewati bekas sawah dan kebun di Kampung Korehkotok, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 29 Juli 2015. Kekeringan mulai meluas di Kabupaten Bandung Barat. TEMPO/Prima Mulia

    Warga memanggul air melewati bekas sawah dan kebun di Kampung Korehkotok, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 29 Juli 2015. Kekeringan mulai meluas di Kabupaten Bandung Barat. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.COKarawang - Pemerintah  Kabupaten Karawang belum menyatakan status siaga bencana terhadap 19 Kecamatan yang dilanda kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang menyatakan ada lima kecamatan yang paling parah dilanda kekeringan, yaitu Tegalwaru, Pangkalan, Batu Jaya, Pakis Jaya, dan Jatisari.

    Saat ini, lebih dari 50 persen kecamatan di Karawang dilanda kekeringan. "Dari 30 kecamatan di Karawang, sudah 19 Kecamatan yang dilanda kekeringan. Apalagi di Kecamatan Tegalwaru dan Pangkalan, krisis air bersih," ujar Asip Suherman, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, saat ditemui wartawan, Kamis, 30 Juli 2015.

    Asip menyatakan akan segera melakukan tindakan. "Besok baru akan berkoordinasi
    untuk membentuk tim penanggulangan kekeringan. Di bawah komando plt Bupati, BPBD, PDAM, Dinas Bina Marga, Dinas Pertanian, dan Dinas Ciptakarya, kami akan terjun ke lapangan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang dilanda kekeringan," katanya.

    Selain kekurangan air bersih, sawah di lima kecamatan paling parah terancam mengalami gangguan. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Karawang mengimbau pemerintah Karawang segera melakukan tindakan karena kekeringan dikhawatirkan dapat mengganggu kualitas padi.

    "Padi di lima kecamatan itu terancam puso karena kekurangan air. Bulir padi tumbuh tidak normal, sehingga hasil panen dikhawatirkan menurun," ujar Sri Rahayu Agustina, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karawang, saat ditemui Tempo, Kamis, 30 Juli 2015.

    Menurut Sri, saat ini belum ada tindak lanjut dari Komisi B dan Komisi C DPRD serta BPBD. Ia menyarankan Komisi C dan Komisi B terjun langsung ke lapangan dan memerintahkan pelaksana tugas Bupati dan Sekretaris Daerah berkoordinasi dengan musyawarah pimpinan kecamatan (muspika) setempat.

    "Tidak hanya berkoordinasi dengan muspika, sebaiknya plt Bupati juga melihat langsung kondisi masyarakat. Tidak hanya air bersih. Logistik lain juga diperlukan," ujar Sri.

    HISYAM LUTHFIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.